Rohwidiana, - (2013) Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 33/Puu-Ix/2011 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam Asea. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-IX/2011 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Judul tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan hukum terhadap kedudukan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formil dalam hukum nasional dan permasalan hukum mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional di Indonesia dan kedudukan perjanjian internasional dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia, dengan diajukannya UU No 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi terhadap Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf n Piagam ASEAN. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumisan masalah : (1) Apakah Keputusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-XI/2011 yang menolak permohonan pengujian UU No 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN sudah tepat menurut peraturan perundang-undangan Indonesia ? (2) Berdasar pada Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, apakah norma dalam Piagam ASEAN baru dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat nasional setelah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional tersendiri?. Kemudian metode penlitian yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach ), pendekatan konsep ( conseptual approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis teknik analisis interpretasi, yaitu dengan menafsirkan ketentuan yang menjadi fokus penelitian ini melalui berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan maupun asas-asas hukum internasional untuk menjawab permasalahan yang ada. Teknik analisis interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal, yaitu dengan menguraikan ketentuan-ketentuan dalam bahan hukum menurut bahasa sehari-hari yang umum digunakan. Dari meetode penelitian diatas penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa undang-undang pengesahan perjanjian internasional khususnya UU No 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN merupakan undang-undang yang berbentuk formil dan bersifat penetapan dan bahwa persetujuan DPR sebenarnya berbeda dengan ratifikasi yang diatur dalam UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Piagam ASEAN merupakan anggaran dasar suatu organisasi internasional yaitu ASEAN maka akan sangat susah bagi Indonesia keluar dari Piagam ASEAN yang secara otomatis akan mempengaruhi keanggotaannya dalam ASEAN dan karena Piagam ASEAN merupakan perjanjian internasional yang bersifat multilateral maka harus mendapat persetujuan dari negara-negara anggota. Untuk permasalahan yang kedua bahwa sebenarnya akan dapat berlaku efektif bila dilakukan proses transformasi yaitu pengkonversian pasal-pasal perjanjian internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional dan secara otomatis perjanjian internasional khususnya beberapa ketentuan maupun seluruhnya yang ada di dalam Piagam ASEAN berubah karakter menjadi hukum nasional.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/215/051308892 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 27 Sep 2013 10:36 |
| Last Modified: | 14 Apr 2022 01:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111577 |
Preview |
Text
051308892.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |