Oktaviani, TriEva (2013) Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Yang Berkualitas Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Studi Di Kabupaten Gresik). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kedudukan peraturan desa dalam UU No. 12 Tahun 2011 tidak disebutkan secara langsung, tetapi bukan berarti peraturan desa tidak berpedoman pada undang-undang tersebut, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pedoman penyusunan peraturan daerah kabupaten/ kota baik regeling atau beshicking berlaku secara mutatis mutandis . Desa bagian dari daerah, sehingga pedoman penyusunan peraturan desa juga berlaku secara mutatis mutandis . Oleh karena itu, menarik untuk dikaji tentang pelaksanaan pembentukan peraturan desa, kualitas peraturan desa saat ini, dan strategi dalam membentuk peraturan desa yang berkualitas. Studi skripsi ini dilakukan di Kabupaten Gresik, sebab memiliki ragam potensi desa mulai dari wisata, pertambangan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan industri rumah tangga, kawasan industri, dan lainya. Masyarakat desanya terdapat desa yang memegang teguh adat istiadat, ada juga yang semi modern, desa yang masih memegang prinsip " duduk sama rendah, berdiri sama tinggi" . Berdasarkan hasil penelitian Penulis, proses pembentukan peraturan desa di Kabupaten Gresik berbeda, perbedaan tersebut terdapat pada inisator rancangan peraturan desa, baik dari masyarakat, atau langsung dari pemerintah desa, atau keduanya. Peraturan desa di Kabupaten Gresik mayoritas sesuai dengan Permendagri No. 29 Tahun 2006 dan Perda Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2009, tetapi apabila didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2011 dan Permendagri No. 53 Tahun 2011, peraturan desa saat ini tidak sesuai dengan kedua peraturan desa tersebut, sebab tidak ada naskah akademik, pembahasan terdiri dari dua tingkatan. Kualitas peraturan desa saat ini tidak ada yang sangat berkualitas, melainkan berkualitas atau cukup berkualitas. Kualitas tersebut berdasarkan pada paramater penilaian mulai dari kejelasan tujuan, lembaga yang tepat, kesesuaian jenis dan hierarki, kesesuaian materi muatan, dapat dilaksanakan, kejeasan rumusan, dan keterbukaan terhadpa partisipasi masyarakat. Pemerintahan desa selama ini memiliki hambatan pada tingkat pengetahuan hukum, inisiatif membuat peraturan desa, proses perencanaan dan pembahasan peraturan desa, kearsipan, pelaksanaan peraturan desa dan sosialisasi, yang mana upaya yang selama ini pemerintahan desa lakukan yakni konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten Gresik, mendatangkan narasumber, melakukan pendataan ulang, sosialisasi tidak langsung apabila sosialisi secara formal tidak berhasil. Oleh sebab itu strategi yang harus dilakukan pemerintah kabupaten Gresik memberikan buku saku, reward untuk berlomba membuat Perdes, penyuluhan hukum per-Kecamatan, memprogramkan desiminasi dan desa binaan, Sedangkan pemerintah desa harus membuka klinik pengaduan masyarakat tentang Perdes dan membuka publikasi secara langsung atau media.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/210/051308887 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 26 Sep 2013 15:38 |
| Last Modified: | 14 Apr 2022 01:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111573 |
Preview |
Text
COVER-RINGKASAN_SKRIPSI_EVA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
skripsi_eva.pdf Download (3MB) | Preview |
Preview |
Text
surat_pernyataan_keaslian_skripsi.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |