Sopiyani, Retnowulan (2013) Bentuk Perlindungan Hukum Dan Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Yang Mengabulkan Gugatan Debitur Baru Dalam Perjanjian Alih Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Bentuk Perlindungan Hukum Dan Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Yang Mengabulkan Gugatan Debitur Baru Dalam Perjanjian Alih Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur. Penulis memilih judul skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya tindakan alih debitur yang dilakukan tanpa persetujuan kreditur. Akibat dari alih debitur yang tidak dilaksanakan sesaui dengan peraturan adalah timbulnya kerugian yang dialami oleh debitur baru, yaitu ketika debitur baru yang sudah memenuhi kewajiban melunasi sisa utang ke kreditur namun tidak mendapatkan haknya untuk menguasai sertifikat objek perjanjian karena kreditur menolak untuk memberikan sertifikat kepemilikan rumah dikarenakan nama yang tercantum disertifikat adalah nama debitur lama. Sesuai prosedur operasional maka yang harus mengambil adalah debitur lama. Kerugian yang dialami oleh debitur baru menjadi alasan untuk debitur baru mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan dengan isi gugatan meminta kreditur serta debitur lama untuk menyerahkan sertifikat kepemilikan atas objek perjanjian. Penulis menemukan adanya beberapa gugatan alih debitur tanpa persetujuan kreditur yang dikabulkan oleh hakim sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak debitur baru. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui bentuk perlindungan serta implikasi yuridis yang ditimbulkan dari putusan pengadilan yang mengabulkan guagat debitur baru dalam perjanjian alih debitur tanpa persetujuan kreditur. Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis mengangkat 2 rumusan masalah. Rumusan masalahnya antara lain adalah : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur baru dalam perjanjian alih debitur tanpa persetujuan kreditur ? dan (2) Apa implikasi yuridis putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan debitur baru dalam perjanjian alih debitur tanpa persetujuan kreditur?. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif dengan 2 metode pendekatan, yaitu metode pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( casse approach ). Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang teknik pengumpulannya dari penelusuran studi kepustakaan ( library research ) dibeberapa sumber hukum yang relevan dengan fokus rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan, memilih, menganalisis bahan yang sudah terpilih. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini penulis lakukan dengan cara interpretasi 2 hal, yaitu interpretasi gramatikal dalam menafsirkan undang-undang dan putusan pengadilan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bentuk perlindungan hukum bagi debitur baru dalam perjanjian alih debitur tanpa persetujuan kreditur dibedakan menjadi 2, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya alat bukti yang dibuat debitur baru dengan debitur lama untuk membuktikan adanya proses alih debitur. Bentuknya adalah kwitansi pembayaran, perjanjian jual beli dan surat kuasa. Dalam 5 putusan penulis menemukan bahwa bentuk alat bukti yang dibuat oleh debitur baru ada 2, yaitu otentik dan dibawah tangan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif bagi debitur baru dalam perjanjian alih debitur adalah dengan dikabulkannya gugatan yang diajukan debitur baru ke pengadilan atas perjanjian alih debitur tanpa persetujuan kreditur. Dalam memutus hakim memberikan pertimbangan bahwa meskipun alih debitur tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan BW namun hakim dapan mengabulkan gugatan apabila hakim menemukan 2 hal berikut dalam pemeriksaan di pengadilan, yaitu kebenaran adanya alih debitur yang terjadi antara debitur lama dan debitur baru serta perbuatan pengalihan tidak merugikan pihak kreditur atau dengan kata lain hak pelunasan kreditur telah dipenuhi debitur baru. Jawaban rumusan masalah yang kedua adalah implikasi yuridis putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan debitur baru dalam perjanjian alih debitur tanpa persetujuan kreditur. Penulis mengambil 3 sudut pandang untuk menganalisis bahan hukum dalam mencari implikasi yuridis putusan pengadilan, yaitu segi norma hukum, produk hukum dan konflik hukum. Hasil analisis dari segi norma hukum adalah das sollen dan das sein tidak sesuai, namun meskipun demikian hakim memberikan pertimbangan sudah sesuai dengan peraturan dengan mempertimbangkan keadaan atau sitausi khusus pada tiap-tiap perkara. Hasil analisis implikasi yuridis yang penulis temukan dari segi produk hukum, yaitu apabila diantara putusa pengadilan dan peraturan perundang-undangan ada yang tidak sesuai maka dengan adanya asas res ajudicata maka putusan pengadilanlah yang berlaku. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan sifatnya hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja sehingga tidak mengganggu berjalannya sumber hukum yang lain. Dan hasil analisis implikasi yuridis yang ketiga adalah dari segi konflik hukum. Penulis menemukan dalam konflik hukum tiap-tiap putusan hakim memutuskan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi para pihak yang bersengketa dalam putusan. Hak dan kewajiban para pihak dalam putusan disesuaikan dengan petitum yang dimintakan para pihak dalam gugatan. Sebab hakim tidak boleh memutus apa yang tidak dimintakan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/202/051308743 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 30 Sep 2013 14:27 |
| Last Modified: | 14 Apr 2022 00:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111564 |
Preview |
Text
051308743.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |