Irvan, Zanuar (2013) Wewenang Gubernur Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dan Kabupaten Kediri ( Studi di Provinsi Jawa Tim. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai wewenang gubernur dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa TimurNomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dan Kabupaten Kediri. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan peta batas wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di sekitar kawasan Gunung Kelud. Perbedaan kepemilikan peta batas wilayah di kawasan Gunung Kelud ini sudah terjadi sejak tahun 2002. Dengan terbitnya surat keputusan penegasan batas daerah di sekitar kawasan Gunung kelud pada tanggal 28 Februari 2012 ini semakin memperuncing permasalahan diantara kedua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis wewenang gubernur dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 yang ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, untuk mengetahui, menganalisa, dan menemukan alasan Gubernur Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/133/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri Di Sekitar Kawasan Gunung kelud, untuk mengetahui dan menganalisa dampak dari terbitnya surat keputusan gubernur tentang penegasan batas daerah di masyarakat sekitar kawasan gunung kelud. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis-normatif. Metode pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute-approach) dan pendekatan analitis (analytical-Approach). Pendekatan perundang-undangan (statute-approach) digunakan untuk meneliti Surat Keputusan Gubernur tentang Penyelesaian Permasalahan batas daerah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Pendekatan analitis (analytical-approach) digunakan untuk menganalisis konsep yuridis tentang wewenang Gubernur dan syarat sah keputusan sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang ada tercipta kepastian hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa gubernur tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan surat keputusan penegasan batas daerah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri, yang berdampak adanya perubahan wilayah administratif Kabupaten Blitar dan Kabupaten kediri. Berdasarkan surat keputusan tersebut Kabupaten Blitar merasa dirugikan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/20/051302901 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 11 Apr 2013 10:46 |
| Last Modified: | 14 Apr 2022 00:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111561 |
Preview |
Text
Naskah_Skripsi_i-xiii.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
HALAMAN_SAMPUL.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Naskah_Skripsi_Bab_1_-_5.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |