Putra, Frengky Andr (2013) Analisis Yuridis Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Philipina). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang analisa yuridis undangundang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terkait dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh untuk kepentingan transplantasi organ ginjal. Hal ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya teknologi medik dalam melakukan transplantasi dapat membuat celah adanya pelanggaran atau tindak kejahatan terhadap pelaksanaan transplantasi organ dan/ atau jaringan. Sehingga memerlukan adanya peraturan khusus yang mengatur secara lengkap tentang tindakan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh. Terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana peraturan tindak pidana perdangan organ tubuh untuk kepentingan transplantasi organ ginjal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana perbandingan yuridis Undang-undang Kesehatan terkait dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh untuk kepentingan transplantasi organ ginjal dengan negara Piliphina. Penelitian ini menggunakan jenis peneletian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian skripsi ini, maka diperoleh bahwa peraturan yang mengatur tentang transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh di Indonesia dalam pelaksanaanya diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdangan Orang dan pelaksanaan atau prosedur transplantasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981. Selain itu hasil perbandingannya adalah peraturan di Indonesia belum memiliki peraturan mengenai tindakan transplantasi organ dari donor hidup diluar kekerabatan pasien dan juga tidak ditemukan adanya perlindungan hukum terhadap donor. Menyikapi hasil penelitian, maka diperlukan kiranya adanya pengaturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang tindak pidana perdagangan organ terkait dengan transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia yang donornya tidak memiliki keterkaitan kekerabatan terhadap pasien. Karena di Indonesia hanya mengatur tentang transplantasi organ dari donor mati. Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru nantinya dapat mengurangi dan menekan tindak pidana perdagangan organ atau jaringan tubuh manusia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/168/051308061 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 16 Sep 2013 11:05 |
| Last Modified: | 13 Apr 2022 04:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111528 |
Preview |
Text
051308061.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |