Khasanah, AnnisaImami (2013) Hambatan Pelaksanaan Bab Xiii Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pembubaran, Penyelesaian Dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi (Study Kasus Di Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Banyuwangi),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Latar Belakang penulisan skripsi ini penulis mengangkat tentang Koperasi yang tidak aktif di Banyuwangi sehingga Dinas Koperasi dan UMKM melakukan tindakan berupa pembinaan dan pemberian sanksi pembubaran terhadap koperasi yang tidak aktif. Pembinaan dilakukan apabila koperasi yang bersangkutan diharapkan dapat aktif kembali, sedangkan sanksi pembubaran dijatuhkan apabila koperasi yang bersangkutan tidak dapat aktif dan tidak dapat diharapkan kelangsungan hidupnya. Namun dalam melakukan pembubaran koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM menemukan beberapa kendala sehingga pelaksanaan pembubaran koperasi menjadi terhambat. Sehingga peneliti merumuskan masalah tentang Bagaimanakah Implementasi BAB XIII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang mekanisme pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi pada di Kabupaten Banyuwangi, Apakah hambatan hukum yang ditemui oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka pelaksanaan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi dan Apa saja solusi hukum yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Dengan lokasi penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi. Kemudian seluruh data yang diperoleh di analisa secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian belum dilengkapi dengan Peraturan Pelaksana. Hambatan yang ditemui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan pembubaran koperasi adalah kurangnya Tim Teknis untuk melakukan penelitian mengenai pemeriksaan kesehatan dan pemeringkatan koperasi, anggaran pembubaran koperasi dari Menteri yang tak kunjung turun sehingga pelaksanaan pembubaran koperasi menjadi lambat dan tertunda, penyalahgunaan wewenang oleh pengurus koperasi, anggota koperasi yang tidak setuju dengan pembubaran koperasi, kreditur koperasi tidak setuju dengan pembubaran koperasi serta aset yang dimiliki koperasi tidak cukup untuk membayar seluruh hutang koperasi. Solusi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengadakan Pra Rapat pembubaran dengan pengurus, anggota dan pengawas koperasi, melakukan amalgamasi, melakukan pembinaan, serta memberi saran kepada anggota untuk mengajukan gugatan kepengadilan terhadap pengurus yang menyalahgunakan wewenang. Saran dari penulis adalah agar Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi melakukan Penelitian secara intensif dan semua pihak baik Dinas Koperasi dan UMKM, Pengurus Koperasi dan Anggota Koperasi menaati Undang-Undang Perkoperasian khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah agar pelaksanaan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi berjalan dengan lancar. Serta perlu dibuat aturan yang tegas mengenai pengurus koperasi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pengurus, agar pengurus koperasi jera.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/159/051307322 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 23 Aug 2013 08:50 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 10:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111518 |
Preview |
Text
051307322.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |