Pratiwi, Aliffita Dian (2013) Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Tanaman Palawija Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Studi Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa sistem perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija yang berlaku di Kecamatan Robatal, yakni di Desa Robatal, Desa Jelgung dan Desa Gunung Rancak. Penelitian ini dilatarbelakangi karena perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal selama ini tidak sesuai antara Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dengan prakteknya di Kecamatan Robatal. Sehingga peneliti merumuskan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija dan kaitannya dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, Faktor apa yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Kemudian seluruh data yang diperoleh selama penelitian di analisis secara deskripif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada tanman palawija antara pihak pemilik dan penggarap tanah di Kecamatan Robatal belum sepenuhnya berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Dengan kata lain pelaksanaan Undang- Undang tersebut masih belum efektif. Pada kenyataannya masyarakat setempat dalam hal pelaksanaan perjanjian bagi hasil terutama tanaman palawija masih berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Adat dan kebiasaan setempat. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian dan pembagian hasil tanah dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perjanjian bagi hasil. Faktor penghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang sering dikeluhkan oleh petani apabila pelaksanaan perjanjian bagi hasil mengikuti aturan 13 Undang-Undang adalah masalah proses yang rumit dan jangka waktu yang lama untuk pembuatan perjanjian bagi hasil. Selain itu ketiadaan data tentang petani yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian. sehingga tidak ada data yang akurat mengenai jumlah petani yang melaksanakan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal Saran dari penulis adalah perlu diadakannya penyuluhan yang berkaitan dengan masalah tanah pertanian terutama mengenai perjanjian bagi hasil dari penyuluh pertanian dan aparat desa, selain itu mengenai pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada, agar terjamin kepastian hukum bagi pihak pemilik dan penggarap tanah sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau merasa diuntungkan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/152/051307315 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 22 Aug 2013 14:53 |
| Last Modified: | 13 Apr 2022 02:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111511 |
Preview |
Text
051307315.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |