Tarigan, Denny Gabriel Almanda (2013) Analisis Normatif Pasal 6 Ayat (5) Dan Pasal 14 Ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Terhadap Penetapan Izin Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan Analisis Normatif Pasal 6 Ayat (5) Dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait Penetapan Izin Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg dan Penetapan Pencegahan Perkawinan Pengadilan Agama Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg dalam perkawinan tersebut YL yang berusia 19 (Sembilan belas) tahun yang ingin melangsungkan perkawinan dengan MM berusia 19 (Sembilan belas) tahun, tetapi tidak mendapatkan ijin kawin dari kedua orang tuanya, YL kemudian mengajukan permohonan izin kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan kemudian mendapatkan izin kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg. Walaupun sudah ada penetapan ijin kawin dari Pengadilan agama kabupaten Malang orang tua YL tetap tidak memberi izin anaknya untuk melangsungkan perkawinan, bahkan mengajukan pencegahan perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kota Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg. Dalam rangka untuk menganalisis penetapan izin kawin dalam penetapan PengadilanAgama kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg terkait pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menganalisis penetapan pencegahan perkawinan dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg terkait pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengeluarkan penetapan izin kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg berdasarkan dasar yuridis dan non yuridis adapun dasar yuridis Majelis Hakim yaitu pemohon YL telah mencapai batas usia untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan alasan dasar non yuridis Majelis Hakim calon istri pemohon telah hamil dan apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan akan mengakibatkan kerugian bagi anak yang akan tidak mempunyai seorang ayah yang sah. Dalam penetapan pencegahan perkawinan Pengadilan Agama Kota Malang No. 208/Pdt.P/2010/PA. Mlg dasar yuridis Majelis Hakim yaitu Anak pemohon telah mendapatkan izin kawin dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dasar non yuridis Majelis Hakim calon istri pemohon telah hamil dan sekarang telah melahirkan dan alasan-alasan pemohon mencegah anaknya untuk melangsungkan perkawinan merupakan alasan yang tidak berlandaskan hukum. Saran yang diberikan penulis adalah perlu adanya aturan perundang-undang yang mengatur lebih lanjut mengenai pencegahan perkawinan secara jelas dan terperinci, agar para orang tua tidak menghambat anaknya untuk melangsungkan perkawinan apabila anak tersebut sudah mencapai batas umur untuk melangsungkan perkawinan yang ditetapkan oleh Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sudah mendapatkan izin kawin dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/143/051306497 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 25 Jul 2013 10:00 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 07:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111503 |
Preview |
Text
Skripsi_Denny_Gabriel.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |