Grizelda, - (2013) Tinjauan Atas Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Pelepasan Tanah Negara Kepada Orang Yang Menguasai (Studi Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Tinjauan Atas Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Pelepasan Tanah Negara Kepada Orang Yang Menguasai. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk kota malang namun ketersediaan tanah sebagai tempat tinggal semakin menipis. Mengingat hal tersebut, masyarakatpun mulai memanfaatkan tanah-tanah kosong milik pemerintah yang sudah lama tidak didayagunakan. Hal ini sudah berlangsung lama dan terus-menerus, sehingga timbul perasaan khawatir dari masyarakat jika sewaktu-waktu tanah yang didayagunakan oleh masyarakat tersebut akan digunakan dan diambil kembali oleh pemerintah. Oleh karena itu, sejak jaman orde baru banyak sekali masyarakat Kota Malang yang melakukan permohonan pelepasan aset tanah negara. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kebijakan tersebut tidak lagi berjalan dengan optimal, mengingat pelepasan aset untuk saat ini memerlukan persetujuan DPRD Kota Malang. Untuk menjawab permasalahan di atas dilakukan penelitian yang dengan menganalisa data secara deskriptif kualitatif serta metode yang digunakan yuridis sosiologis, dilakukan berdasarkan studi lapang (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan DPRD dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan pelepasan aset adalah untuk meningkatkan daya guna tanah, mencegah terjadinya kerugian daerah jika tidak dimanfaatkan dengan baik, masyarakat yang mengajukan permohonan pelepasan sebagian besar adalah keluarga pra-sejahtera, lahannya teralu sempit atau bangunan yang berdiri diatasnya sudah terlalu tua sehingga tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Adapun hambatan yang menyebabkan tidak optimalnya kebijakan ini adalah masih adanya kekosongan hukum mengenai prosedur permohonan pelepasan aset tanah negara, lembaga yang mengatur mengenai pelepasan aset ini merupakan lembaga baru yang masih memerlukan penyesuaian dalam birokrasi. Menyikapi masalah-masalah yang terjadi di atas, maka perlu dibenahi kembali peraturan perundang-undangan serta birokrasi kelembagaan terkait sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perlunya sosialisasi lebih jauh mengenai mekanisme pelepasan aset tanah negara, mengingat keinginan masyarakat besar terhadap kepemilikan tanah yang telah dikuasai, namun masih minim pengetahuan tentang sistem pengajuan permohonan pelepasan aset tanahnya. Sehingga dapat tercapai kinerja yang optimal yang sebagaimana mestinya agar masyarakat mengetahui eksistensi BPKAD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/138/051305887 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 30 Jul 2013 12:57 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 07:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111497 |
Preview |
Text
051305887.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |