Ningtyas, Anindita Purnama (2013) Analisis Tanggung Gugat Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Melaksanakan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Mengenai Psikotik Gelandangan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat mengenai Analisis Normatif Tanggung Gugat Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Melaksanakan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Mengenai Psikotik Gelandangan. Hal ini dilatarbelakangi karena penderita psikotik gelandangan secara harfiah merupakan manusia biasa yang berarti sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dari sisi normatif, hak penderita psikotik gelandangan sudah diatur dan dilindungi di dalam Pasal 149 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kerjasama yang sinergis antara ketiga pihak yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dibutuhkan dalam pelaksanaan pasal tersebut, mengenai pemerintah dan pemerintah daerah terdapat suatu peraturan yang memberikan pemisahan kewenangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai Pemerintahan Daerah. Sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menangani masalah psikotik gelandangan yang dianggap lebih cepat dan efisien. Namun dalam realitanya, pemerintah daerah belum semua melaksanakan peraturan tersebut, hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah tidak melindungi dan melaksanakan hak dari psikotik gelandangan. Sedangkan dari sisi sosiologis, keberadaan psikotik gelandangan dari tahun ketahun semakin meningkat, dengan tidak adanya penanganan dari pemerintah daerah mengenai psikotik gelandangan ini maka selain melanggar peraturan dan tidak memenuhi hak dari penderita psikotik itu namun juga berakibat pada mengganggu ketentraman masyarakat karena psikotik gelandangan diketahui hidupnya nomaden dan berkeliaran di lingkungan masyarakat. Pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana dasar gugatan terhadap pemerintah daerah yang tidak melaksanaakan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai psikotik gelandangan dan siapakah yang menjadi Legal standing dalam gugatan terhadap Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mengapa perlu dilakukan kajian atas pasal tersebut. Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini menggunakan jenis penelitian normative dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum primer diperoleh dengan studi pustaka terhadap praturan prundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder diperoleh melalui doktrin-doktrin hukum, buku-buku, jurnal-jurnal, konsultasi dengan dosen pembimbing, penelusuran informasi melalui internet, wawancara, dan bahan hukum tersier mengutip langsung dari kamus. Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode “Content analytis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”.
English Abstract
-
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/113/051305057 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 30 May 2013 09:11 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 03:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111471 |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |