Winardi, Dinda Windi Caesara (2013) Desentralisasi Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Studi Implementasi Pasal 59 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup d. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini memaparkan atau menggambarkan serta menjawab permasalahan perlindungan hukum desentralisasi perizinan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri, berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Penulisain skripsi ini, penulis mengangkat judul “DESENTRALISASI PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (Studi Implementasi Pasal 59 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Malang)” Adapun permasalahan yang diteliti adalah (1) Bagaimana Implementasi Pasal 59 ayat (4) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Terkait Desentralisasi Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Malang, (2) Apa Saja Hambatan yang Dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kota Malang Dalam Pelaksanaan Implementasi Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Terkait Desentralisasi Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Bagaimana Upaya Untuk Menghadapi Hambatan Tersebut. Metode pendekatan yang digunakandalampenelitianempirisiniadalahmetodeyuridis- sosiologisyaitumengkajiperundang- undangan yang berlakuyaitupasal 59 ayat (4) Undang- Undang 32 Tahun 2009.Lokasi yang dipilihdalampenelitianiniadalahBadanLingkunganHidup Kota Malang.Data penelitianiniadalah data dan data sekunder.Populasidan sample yang diambiladalahKepalaBadanLingkunganHidup Kota Malang, KasubagPengendalianLingkunganBadanLingkunganHidup Kota Malang, pelakuindustridanmasyarakat. Data primer diperolehmelaluiwawancara.Sedangkan data sekunderdiperolehmelaluistudikepustakaandanobservasidokumendanperaturanperundagangan yang berlaku. Proses perizinan pengelolaan limbah B3 yang semula dilaksanakan secara sentralisasi, sejak lahirnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, perizinan pengelolaan limbah B3 sebagian dilaksanakan secara desentralisasi. Hal initercantumdalamPasal 59 ayat (4) Undang- Undanginibahwapengelolaanlimbah B3 wajibmendapatkanizindariMentri, Gubenur, Bupati/ Walikotasesuaidengankewenangannya. Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup secara tegas juga dinyatakan dalam Undang- Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peran dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/110/051304978 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 29 May 2013 09:51 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 03:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111468 |
Preview |
Text
skripsi_Fix.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
cover.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
ABSTRAKSI_skripsi.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
daftar_pustaka_fix.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |