Deckiyanto, Firmansyah (2013) Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi NOSE: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi di Bank Rakyat In. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini membahas mengenai Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun) yang memberlakukan kebijakan KUR yang ditujukan untuk meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKM (Usaha mikro, kecil dan menengah). Pada awal diberlakukannya kebijakan tersebut, banyak masyarakat Kota Madiun yang masih tidak mengerti tentang kebijakan KUR yang diterapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh PT. BRI, sehingga banyak terjadi kredit macet. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman masyarakat mengenai kebijakan pemerintah tentang KUR yang tanpa agunan, apalagi kurangnya informasi secara detail kepada masyarakat mengenai KUR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di lapangan secara langsung dengan cara mewawancarai narasumber guna mendapatkan data primer. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan yang mengkaji Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam hal melaksanakan kebijakan KUR mikro yang diterapkan di masyarakat yang didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Dalam hal melaksanakan kebijakan pemerintah dan dilaksanakan oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam hal pemberian KUR mikro tidak berjalan efektif karena kaidah hukum tidak dapat diberlakukan secara sosiologis dan masyarakat atau para UMKM yang masih belum paham tentang kebijakan pemerintah dalam hal pemberian KUR mikro yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat rendah, hal ini disebabkan tingkat SDM yang rendah. Hambatan yang dialami oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam melaksanakan kebijakan pemberian KUR mikro ialah hambatan teknis; hambatan non teknis dan hambatan yang berasal dari kondisi eksternal yang kurang menguntungkan. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada pemerintah membuat aturan dari jenis kredit yang lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh nasabah/debitur, pihak bank dan lembaga penjamin sehingga tidak menimbulkan salah pengertian, bagi PT. BRI Unit Sleko Cabang Madiun pejabat pemrakarsa dan pejabat pemutus kredit yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur pemberian kredit KUR Mikro yang telah sesuai dengan pedoman, maka sebaiknya untuk ditingkatkan lagi ketelitian dalam menganalisis kelayakan calon debitur dengan benar-benar memperhatikan hasil wawancara serta mencocokkan kelengkapan dokumen calon debitur sehingga KUR Mikro tidak terjadi kredit macet, bagi pelaku UMKM dan nasabah/debitur untuk memberikan keterangan yang benar atas usaha yang dijalankan, berusaha keras untuk meningkatkan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk usahanya dan kooperatif
English Abstract
-
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/11/051302892 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 10 Apr 2013 13:59 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 03:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111467 |
Preview |
Text
SKRIPSI_-_Firmansyah_Deckiyanto_-_NIM._0910113119.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |