Anindhita, Marchella, (2012) Implementasi Pasal 90 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Di Wilayah Surabaya Barat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan atas dasar upaya yang sedang dijalani Pemerintah adalah mengenai adanya implementasi tentang jalan terhadap pelaksanaan penataan ruang, dimana penambahan lebar ruas jalan di Surabaya khususnya di wilayah Surabaya Barat yang sedikit sekali pertambahannya menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan, jalan yang sempit harus menampung para pengendara yang semakin bertambah jumlahnya setiap hari. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan dalam pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di wilayah Surabaya Barat dan Apakah hambatan yang dihadapi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dalam pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di wilayah Surabaya Barat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan analisa data dengan menggunakan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terkait dengan bertambahnya volume kendaraan dan dimana kapasitas jalan tersebut akan berhubungan dengan adanya pengadaan tanah. Adapun penerapan implementasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dengan melakukan adanya tahaptahan pelaksanaan mekanisme sesuai dengan prosedur yang ditetapkan yaitu penerapan lokasi, sosialisasi, inventarisasi, pengumuman hasil inventarisasi dan negosiasi harga antara instansi pemerintah (pemohon) dengan pemegang hak atas tanah. Jika dalam pelaksanaan tersebut tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku maka akan mengakibatkan sering adanya hambatan yang dialami antara kedua belah pihak terutama mengenai keterbatasan dana Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina marga dan Pematusan Kota Surabaya antara lain sebagaimana diketahui tidak selamanya bentuk dan besarnya ganti rugi kerugian yang ditawarkan/diberikan itu disetujui oleh para pemegang hak, adakalanya diantara pemegang hak tersebut menolak ganti kerugian dimaksud. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dengan adanya kesepakatan dan kerja sama antara pihak pemohon dengan pemegang hak atas tanah maka dalam pelaksanaannya tidak terjadi adanya suatu hal yang tidak dingginkan. Kesimpulan dari penulis adalah berlakunya implementasi dari Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan maka perlu diadakan penelitian terhadap adanya pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di wilayah Surabaya Barat dimana pembebasan lahan harus diberikan alternatif bagi pemilik lahan dengan tawaran-tawaran kompensasi yang diberikan, diantaranya untuk warga yang terkena dampak dari pembangunan untuk pelebaran jalan dapat memilih mendapat pembayaran berupa uang, lahan penggantian atau ikut dalam penyertaan modal sebuah proyek pembangunan tersebut dimana masyarakat akan mendapatkan dividen sebagai layaknya pemegang saham.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/83/051201474 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 24 May 2012 13:34 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 02:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111438 |
Preview |
Text
051201474.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |