Fitri, Ayu and Dr. Bambang Winarno,, S.H. M.S. and Imam Koeswahyono,, S.H. M.Hum. (2012) Pengaturan Pengalihan Harta Benda Wakaf Oleh Yayasan Dengan Tukar-Menukar (Analisis Pasal 50 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan ini penulis membahas tentang masalah pengaturan pengalihan harta benda wakaf oleh yayasan dengan tukar-menukar. Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya permasalahan perwakafan tanah milik yang dikelola yayasan, seperti kendala pendanaan atau objek wakaf yang terkena pengembangan wilayah pihak lain. Alternatifnya, yayasan melakukan kegiatan inovatif berupa tukar-menukar harta benda wakaf dengan pihak swasta dengan tujuan mendapatkan penggantian yang layak. Walaupun pada dasarnya harta benda wakaf dilarang diedarkan dalam hal komersialisasi, namun pemerintah tetap memberikan izin asal diketahui urgensi pihak nadzhir dalam melakukan tukar-menukar serta parameter apa yang dipergunakan dalam proses ganti rugi pengalihan harta benda wakaf. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi latar belakang yayasan selaku nadzhir dalam melakukan tukar-menukar serta menganalisis pengaturan yang sesuai dengan pengalihan harta benda wakaf dengan tukar-menukar agar parameter yang digunakan yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harta benda penukar sesuai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji pengaturan pengelolaan harta benda wakaf oleh yayasan sebagai nadzhir serta permasalahan yang timbul jika terdapat pengalihan terhadap objek wakaf dengan mengharapkan objek penukar memiliki NJOP yang sesuai. Berdasar hasil penelitian secara normatif, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa urgensi yayasan dalam melakukan tukar-menukar karena membutuhkan biaya perawatan gedung serta lokasi didirikannya yayasan terkena pengembangan pihak swasta dalam komersialisasi. Dalam melakukan perbuatan tukar-menukar terdapat fase pengalihan harta benda wakaf dan fase pemberian ganti rugi. Dalam pemberian ganti rugi, pihak swasta menukarkan sertifikat HGB kepada yayasan beserta gedung dan fasilitas pengganti yang tentu saja didasari oleh NJOP yang merupakan penilaian yang ditetapkan berdasar nilai pasar wajar atas suatu objek. Berdasar fakta-fakta tersebut pihak pemerintah dengan pertimbangan BWI menyetujui pertukaran harta benda wakaf dengan alasan sudah memenuhi prosedur dan kriteria. Menyikapi pembahasan tersebut, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan pengawasan terhadap perbuatan wakaf dengan memperketat alasan dilakukan pertukaran. Sebelum diadakan tukar-menukar, diharuskan dilakukan penilaian terhadap alasan pertukaran serta penggantian objek agar tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/8/051200293 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 09 Apr 2012 13:55 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 02:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111434 |
Preview |
Text
1.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
2.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |