Merdikasari, DwiAyu and Bambang Sugiri,, S.H,M.S. and Dr. Nurini Aprilianda,, S.H,M.Hum. (2012) Diversi Dalam Perkara Anak Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Tulungagung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia nampaknya belum mampu mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan pidana (formal) yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”) telah memberikan pedoman sebagai upaya kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau dengan tidak meneruskan / melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan / menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative juctice , yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (diversi). Pelaksanaanyya di Indonesia berpedoman pada TR Kabareskrim Polri nomor 1124/XI/2006. Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan diversi dalam perkara anak oleh penyidik di Polres Tulungagung serta kendala-kendala yang didahapi oleh penyidik Polres Tulungagung dalam pelaksanaan diversi perkara anak, serta bagaimana upaya penyidik Polres Tulungagung untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi perkara anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik perolehan data melalui wawancara, observasi dan penelitian, sedangkan teknik analisa data yakni deskriptif analisis. Hasil penelitian yakni mendeskripsikan bahwa pelaksanaan diversi di Polres Tulungagung sudah sesuai dengan aturan dalam TR Kabareskrim Polri nomor 1124/XI/2006. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan diversi meliputi kendala intern yang timbul dari tubuh Polri itu sendiri, seperti kurangnya pemahaman terhadap diversi oleh Polri, maupun kendala ekstern yang datangnya dari luar tubuh Polri, seperti tidak adanya Undang-Undang yang mengikat seluruh lembaga peradilan dalam pelaksanaan diversi, selama ini polisi hanya berpedoman pada TR Kabareskrim Polri nomor 1124/XI/2006 dalam pelaksanaan diversi, dimana TR tersebut sifatnya hanya mengikat pada lembaga penyidik atau kepolisian saja. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dikemukakan saran bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Bagi pemerintah sebaiknya dibentuk suatu pedoman khusus atau Undang- Undang khusus yang sifatnya mengikat bagi seluruh lembaga peradilan mengenai diversi, sehingga terdapat koordinasi antar lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik anak. Bagi aparat kepolisian sebaiknya meningkatkan kinerja dan tugasnya secara professional, intelektual serta berkepribadian baik, serta meningkatkan pengadaan penyuluhan kepada masyarakat mengenai diversi guna kepentingan tumbuh kembang anak dan demi terpenuhinya hak-hak anak.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/79/051201318 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 16 Apr 2012 09:02 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 02:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111433 |
Preview |
Text
4__BAB_IV.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I,II_DAN_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
5__DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
1__COVER,_KATA_PENGANTAR,_DFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
2__ABSTRAKSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |