Sari, Arista Fitria (2012) Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Pemberian Harta Bersama Kepada Anak Di Bawah Umur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Pemberian harta bersama Kepada Anak Di Bawah Umur. Hal ini dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian Nomor 820/Pdt.P/2011/PA.Mlg oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Malang, yang memberikan putusan jika sebagian harta bersama milik mantan suami dan mantan istri yang telah bercerai, diberikan juga kepada anak-anak mereka yang menurut ketentuan hukum keduanya masih dikatakan masih di bawah umur dan belum cakap serta mampu untuk melakukan perbuatan hukum dalam mewakili segala kepentingan hukum sendiri. Dengan adanya Akta Perdamaian tersebut, penulis melakukan studi kasus dengan melakukan analisis yuridis terhadap Akta Perdamaian, dengan tujuan untuk dapat mendeskripsikan, mengidentifikasikan serta menganalisis Akta Perdamaian Nomor 820/Pdt.P/2011/PA.Malang tentang pemberian harta bersama kepada anak di bawah umur yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum terhadap proses peralihan hak. Dalam upaya mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis adanya Akta Perdamaian Nomor 820/Pdt.P/2011/PA.Malang, maka metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu meneliti ketentuan aturan-aturan hukum yang berkaitan dan dengan memahami konsep-konsep penggunaan peraturan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan terhadap proses peralihan hak atas pemberian harta bersama yang diberikan kepada anak di bawah umur. Kemudian seluruh bahan hukum dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan, sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi ada pemahaman yang kabur. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Akta Perdamaian Nomor 820/Pdt.P/2011/PA.Mlg dalam hal adanya kesepakatan untuk memberikan sebagian harta bersama milik mantan suami dan mantan istri setelah adanya putusan perceraian kepada kedua anak mereka yang masih di bawah umur tidak perlu ada, dikarenakan adanya aturan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika janda maupun duda yang berpisah karena cerai hidup berhak masing-masing memperoleh setengah bagian atas seluruh harta bersama milik keduanya selama perkawinan selama tidak adanya perjanjian apapun, karena dapat menimbulkan akibat hukum apabila proses peralihan hak terjadi, mengingat secara hukum dinyatakan tidak cakap serta mampu untuk melakukan perbuatan hukum atas kepentingannya sendiri.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/73/051201313 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 13 Apr 2012 10:19 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 01:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111427 |
Preview |
Other
051201313.PDF Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |