Wardhani, Sartika Dwi Kusuma (2012) Harmonisasi Asas Opportunitas Dengan Asas Legalitas Dalam Upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hak-Hak Korban. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, yang dapat dijumpai dalam pasal 1 (ayat 3) UUD 1945. Secara umum hukum pidana formil yakni sejumlah peraturan tentang cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana yang diperuntukan bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya secara terstruktur, sedangkan hukum pidana materiil yakni suatu aturan mengenai isi dari suatu peraturan yang meliputi ancaman pidana, orang yang dijatuhi pidana, dan jenis pidana.Salah satu perwujudan hukum pidana formil adalah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara makro KUHAP merupakan deskripsi dari Sistem Peradilan Pidana (SPP), mulai dari aspek penyelidikan yang dimotori oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Penuntutan oleh lembaga Kejaksaan sampai dengan persidangan dengan produk putusan atau vonis yang berkekuatan hukum tetap melalui lembaga Pengadilan. Salah satu aspek yang dijadikan oleh penulis fokus kajian penelitian normatif ini terkait dengan analisis terhadap harmonisasi antara asas opportunitas dengan asas legalitas sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan dan penulis berusaha untuk menyajikan gagasan berupa tataran konsep yang dimungkinkan untuk dilakukan oleh semua komponen dalam usaha penegakan hukum, yakni melalui komponen substansi atau perundang-undangan.Terdapat beberapa alasan perlunya harmonisasi antara asas opportunitas dengan asas legalitas dalam melindungi hak-hak korban yakni pertama, terjadi ketidakselarasan (ketidakharmonisan) antara asas opportunitas dengan asas legalitas. Kedua, adanya kecenderungan ketidakselarasan antara asas opportunitas dengan asas legalitas tidak dapat melindungi hak-hak Korban Gagasan atas konsep perlindungan hukum terhadap korban yang mencerminkan adanya keselarasan asas opportunitas dengan asas legalitas merupakan suatu bentuk konsep integral yang berusaha untuk menawarkan konsep pengejawantahan nilai-nilai filosofis dari Pancasila dan UUD 1945 kedalam RUU KUHAP maupun RUUPK atau bahkan apabila tidak memungkinkan untuk berkontribusi pada RUU dapat pula tercermin dalam perubahan 2 (dua) undang-undang tersebut. Alternatif lain yakni merumuskan ke-2 (dua) asas tersebut dalam peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, misalnya pembuatan Peraturan Pemerintah yang baru khusus terkait pengaturan Asas Opportunitas dan Asas Legalitas dengan pencantuman aspek perlindungan hak-hak korban.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/55/051201202 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 11 Apr 2012 08:58 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 01:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111407 |
Preview |
Text
051201202.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |