Rakhman, Oktavia Nur and Milda Istiqomah,, S.H. MTCP. and Paham Triyoso,, S.H. M. Hum. (2012) Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Operator Telepon Selular Yang Melakukan Perbuatan Pengambilan Pulsa Konsumen Secara Ilegal. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya pengaduan masyarakat terkait berkurangnya nominal pulsa telepon seluler yang disinyalir merupakan ulah dari pihak Operator Telepon Seluler. Mekipun nominal pulsa yang berkurang relatif kecil, akan tetapi hal ini terjadi secara rutin dan sangat merugikan konsumen. Permasalahan ini harus mendapatkan penanganan lebih lanjut karena apabila terus terjadi tidak hanya konsumen, masyarakat luas dan negara pun akan mengalami kerugian. Selain itu Operator Telepon Seluler sebagai korporasi yang bergerak di bidang Telekomunikasi sudah seharusnya bertanggungjawab atas hal tersebut. Kejadian ini merupakan suatu hal yang baru di Indonesia sehingga sulit untuk mengidentifikasikannya sebagai suatu tindak pidana. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan mengenai perbuatan pengambilan pulsa konsumen oleh Operator Telepon Seluler secara ilegal merupakan suatu tindak pidana atau tidak dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi bagi Operator Telepon Seluler yang melakukan hal tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti instrumen yang mengatur tentang kejahatan korporasi dan pertanggungjawabannya dalam menganalisis perbuatan pengambilan pulsa konsumen oleh Operator Telepon Seluler dengan teori-teori terkait serta kasus-kasus yang terjadi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang ( Statuta Approach ). Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa perbuatan pengambilan pulsa konsumen merupakan suatu tindak pidana. Hal ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 tentang Pencurian dan pasal 378 tentang Penipuan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu tindak pidana ini merupakan tindak pidana korporasi sehingga Operator Telepon Seluler dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi. Untuk menyikapi hal tersebut, maka perlu bagi pemerintah untuk merumuskan kembali peraturan di bidang telekomunikasi agar tidak tercipta celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Selain itu untuk meminimalisir hal ini, maka masyarakat sebaiknya belajar menjadi konsumen pintar yang selektif serta memperhatikan
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/51/051201198 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 10 Apr 2012 09:30 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 01:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111404 |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |