Peranan Surat Keterangan Dokter Ahli Penyakit Jiwa (Psikiater) Sebagai Dasar Bagi Penyidik Untuk Menghentikan Penyidikan Tersangka Yang Diduga Tidak Mampu Bertanggung Jawab (Studi Di Polresta Malang)

Ayunani, Anggra (2012) Peranan Surat Keterangan Dokter Ahli Penyakit Jiwa (Psikiater) Sebagai Dasar Bagi Penyidik Untuk Menghentikan Penyidikan Tersangka Yang Diduga Tidak Mampu Bertanggung Jawab (Studi Di Polresta Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini judul yang diangkat adalah Peranan Surat Keterangan Dokter Ahli Jiwa (Psikiater) Sebagai Dasar Bagi Penyidik Untuk Menghentikan Penyidikan Tersangka Yang Diduga Tidak Mampu Bertanggung Jawab (Studi Di Polresta Malang). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki kelainan pada mentalnya. Dalam pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena jiwa cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Yang berhak untuk memutuskan tidak dipidananya seorang tersangka yang diduga tidak mampu bertanggung jawab hanyalah Hakim. Namun didalam prakteknya sering terjadi penghentian pemeriksaan ditingkat penyidikan. Dari latar belakang tersebut muncul beberapa permasalahan yaitu bagaimana penanganan penyidik sebagai lini awal pemeriksaan terhadap tersangka yang diduga tidak mampu bertanggung jawab dan bagaimana peranan surat keterangan dokter ahli penyakit jiwa bagi penyidik untuk mengehentikan penyidikan tersangka yang diduga tidak mampu bertanggung jawab. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologis yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang ada selanjutnya akan diteliti pelaksanaanya dimasyarakat. Proses penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab tidak berbeda dengan proses penyidikan biasa. Dalam proses pemeriksaan tersangka atau saksi, apabila terdapat dugaan tersangka memiliki gangguan jiwa maka dapat dilakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan tersangka. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka memiliki gangguan jiwa maka pihak penyidik dapat mengeluarkan surat perintah penangguhan penahanan, dan proses pidana berlanjut setelah sembuh. Namun pada pelaksanaannya hampir seluruh kasus terhenti setelah tersangka ditangguhkan.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2012/352/051203353
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	19 Oct 2012 14:46
Last Modified:	02 Aug 2022 01:53
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111397

Text ANGGRA AYUNANI.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item