Nugroho, Satrio Budi (2013) Implementasi Pasal 8 ayat 1 (d) Undang–Undang Perlindungan Konsumen bagi Petani Pengguna Pupuk Bersubsidi (Studi di Kepolisian Resor Ponorogo dan di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Implementasi Pasal 8 ayat 1 (d) Undang–Undang Perlindungan Konsumen bagi petani pengguna pupuk bersubsidi. Hal ini dilatarbelakangi dengan perkembangan pola pikir pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya kejahatan ekonomi khususnya kejahatan yang terjadi di bidang penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam upaya untuk mengetahui Implementasi Pasal 8 ayat 1 (d) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi, kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Ponorogo dan Dinas Perdagangan,Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Ponorogo dalam upaya melakukan perlindungan hukum bagi petani pengguna pupuk bersubsidi dan mengetahui upaya Kepolisian Resor Ponorogo dan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi kabupaten Ponorogo untuk mengatasi kendala yang ada. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dari Kepolisian Resor Ponorogo dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo, melalui wawancara langsung dengan pihak penyidik kepolisian, Kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen serta kelompok tani. Kemudian seluruh data diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban, bahwa Implementasi Pasal 8 ayat 1 (d) tentang perlindungan konsumen berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi telah diterapkan sehingga para pelaku usaha yang melanggar ketentuan dan tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi sesuai UUPK. Kepolisian Resor Ponorogo mengalami kendala dalam lemahnya koordinasi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, kemudian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Ponorogo mengalami endala internal, meliputi kurangnya pemahaman akan substansi UUPK dan tidak adanya penyidik Pegawai Negeri Sipil, kemudian kendala Eksternal, meliputi Rendahnya pengetahuan konsumen tentang hak atas konsumen dan isi UUPK, dan tidak adanya pelaporan yang dilakukan oleh pihak Penyalur/ Distributor. Upaya dalam mengatasi kendala oleh Kepolisian Resor Ponorogo menerapkan fungsi BIMAS dan sering melakukan koordinasi dengan polisi desa yang merupakan strategi yang diterapkan untuk menekan kelangkaan pupuk bersubsidi, kemudian dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo mengupayakan kendala Internal dengan melakukan pemahaman akan substansi Undang–Undang,dan kendala eksternal diupayakan melakukan sosialisasi kepada konsumen melalui pamflet di setiap kios agen resmi dan penyuluhan, melakukan kerja sama dengan dinas Perindustrian dan Perdagangan di kota lain, Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka agar menerapkan sanksi pidana Undang–Undang Perlindungan Konsumen terhadap setiap bentuk pelanggaran di bidang penyaluran pupuk bersubsidi, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan menekan timbulnya kerugian terhadap konsumen,
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/278/051302951 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 11 Apr 2013 15:02 |
| Last Modified: | 11 Apr 2022 01:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111379 |
Preview |
Text
Skripsi.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |