Aditama, Novan Wira (2012) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 terhadap Penempatan Kerja Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipilyang Sesuai Dengan Kompetensinya (Studi Di badan kepegawaian Daerah Kabupaten pas. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Terhadap Penempatan Kerja Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Yang Sesuai Dengan Kompetensinya di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan. Implementasi terhadap peraturan tersebut akan menjadi alasan perlunya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan ini dijalankan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan dalam penempatan kerja jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensinya serta kendala di dalam pelaksanaanya. Metode pendekatan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang mengkaji dan menganalisa permasalahan mengenai peraturan PP no 13 tahun 2002 yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi sosiologis penerapan Undang-Undang tersebut objek penelitian dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan ,kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif Analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Terhadap Penempatan Kerja Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Yang Sesuai Dengan Kompetensinya di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan, dalam pengimplementasiannya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan dibantu Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat, ada beberapa tahapan, tentang prosedur penempatan kerja Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang diterapkan, hal ini tentu akan mempengaruhi hasil dari implementasi. Seperti kita ketahui faktor-faktor yang mendukung atau yang menghambat sebuah implementasi peraturan adalah dari segi isi peraturannya sendiri, jadi diharapkan peraturan dibuat lebih tegas lagi, juga dalam petunjuk pelaksana sebaiknya diatur tentang sanksi. Hambatan dalam PP no 13 tahun 2002 adalah dari segi kompetensi seseorang, dan arti dari kompetensi yang sering disalah tafsirkan oleh beberapa pelaksana pp 13 tersebut. Faktor pemenuhan formasi pegawai juga sering menjadi permasalahan, karena lowongan dari jabatan struktural tidak bisa berkala, hanya dikarenakan pensiun atau meninggal dunia seorang pejabat, dalam hal ini masalah kemampuan seseorang juga masih dipertanyakan, juga dari faktor pendidikan yang penyesuaiannya terkadang sulit ditemukan. Dapat disimpulkan bahwa BKD kabupaten Pasuruan belum mempunyai standart kompetensi yang layak untuk digunakan, karena dalam pelaksanaannya masih menggunakan PP 13 Tahun 2002, yang didalamnya tidak diatur standart atau ketentuan mengatur standart kompetensi, yang sebaiknya BKD Kabupaten Pasuruan dapat menerapkan Keputusan Kepala BKN no 46a tahun 2003 tentang Pedoman Standart Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalam menempatkan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Struktural dapat sesuai dengan standart karena sudah ada pedoman tentang standart kompetensi PNS.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/249/051205788 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 17 Jan 2013 09:31 |
| Last Modified: | 11 Apr 2022 01:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111352 |
Preview |
Text
kata_pengantar.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SAMPUL.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
skripsi.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |