Penerapan Prinsip Responsible To Protect Dalam Negara Yang Melakukan Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Demonstrasi Anti Pemerintahan Suriah Pada Maret 2011- Maret 2012)

S, Fransiska Ayulistya (2012) Penerapan Prinsip Responsible To Protect Dalam Negara Yang Melakukan Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Demonstrasi Anti Pemerintahan Suriah Pada Maret 2011- Maret 2012). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah penerapan prinsip Responsible to Protect dalam negara yang melakukan pelanggaran HAM Berat. Hal ini dilatar belakangi dengan semakin banyaknya konflik internal setelah perang dunia II, yang mengakibatkan lambatnya penanganan sehingga banyak korban yang berjatuhan. Konflik internal ini sulit sekali untuk diakiri mengingat adanya prinsip non- intervensi dan kedaulatan. Hal tersebut bisa dilihat dalam kasus yang sedang terjadi di Suriah, yang telah mengakibatkan korban lebih dari 10.000 jiwa. Penggunaan prinsip Responsible to Protect adalah jalan yang diretas oleh masyarakat dunia untuk menghentikan dan mengurangi tingkat konflik bersenjata internal yang banyak terjadi. Dalam upaya untuk menghentikan konflik internal yang terjadi di Suriah maka metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan- peraturan mengenai kebijakan Responsible to Protect dalam Hukum Internasional. Kemudian, seluruh dianalisi menggunakan pendekatan statuta approach dan case approach. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memeperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa prinsip R2P baru dapat digunakan jika negara tersebut terbukti telah unwilling atau unable dan negara tersebut melakukan tindakan pelanggaran HAM berat kecuali Agresi. Pada kasus Suriah ini pemerintahan Suriah terbukti dengan jelas telah melakukan pelanggaran HAM Berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga telah gagal melindungi warganya sehingga dapat dikatakan bahwa Suriah telah Unwilling dan Unable dalam melindungi warga negaranya. Setelah meliht terbuktinya pemerintahan Suriah telah melakukan pelanggaran HAM Berat dan Unwilling dan Unable dalam melindungi warga negaranya serta Dewan Keamanan gagal mengambil sikap maka masyarakat internasional harus segera bertindak. Sekejen PBB sesuai dengan fungsinya haruslah segera mengambil sikap dan mengagendakan sidang Majelis Umum guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Keamanan PBB untuk bertindak nyata

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2012/222/051204067
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 18 Oct 2012 13:06
Last Modified: 08 Apr 2022 07:08
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111325
[thumbnail of Skripsi_Full_edit_4.pdf]
Preview
Text
Skripsi_Full_edit_4.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item