Prasetyo, Kompas Guntur (2012) Implementasi Pelarangan Illegal Logging oleh Kepolisian Berdasarkan Pasal 50 Ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kepolisian Resor Ponorogo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Implemantasi Pelarangan Illegal Logging oleh Kepolisian Berdasarkan Pasal 50 Ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Hal ini dilatarbelakangi nilai ekonomis yang dimiliki hutan yang tinggi mengakibatkan pemanfaatan hutan yang berlebih oleh masyarakat berupa kegiatan illegal logging yang menimbulkan dampak yang signifikan yaitu kerugian finansial dan bencana alam. Di Kabipaten Ponorogo terjadi peningkatan kasus illegal logging tahun 2009 sampai 2011 yang mengindikasikan belum optimalnya penegakan hukum oleh kepolisian. Lebih parahnya tidak adanya PPNS khusus di bidang kehutanan, sehingga wewenang penyelidikan dan penyidikan milik kepolisian. Dalam mengetahui Implementasi Pelarangan illegal logging oleh Kepolisian Berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ini, hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam tindak pidana illegal logging. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, mendiskripsikan fakta yang terjadi dilapangan dan mengetahui efektifitas hukum positif di masyarakat. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskripsi kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban, bahwa realita kasus illegal logging di Kabupaten Ponorogo: terjadi peningkatan kasus tahun 2009 sampai 2011, hasil kejahatan mayoritas berupa kayu jati, usia pelaku didominasi 36 sampai 45 tahun. Profesi pelaku mayoritas, swasta, lokasi kejadian di hutan, modus operandi penebangan, dan alat kejahatan gergaji. Upaya kepolisian preventif berupa operasi kehutanan dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya represif berupa penegakan hukum. Hambatan internal kepolisian: kurangnya anggota, terbatasnya sarana dan prasarana, terlibatnya kepolisian dalam tindak pidana, kurangnya pengetahuan penyidik, terbatasnya anggaran pemerintah. Hambatan eksternal: kondisi alam yang sulit, terlibatnya jaksa dan hakim dalam tindak pidana, tidak ada wewenang pengawasan SKSHH. Upaya Kepolisian: seleksi anggota baru, nelengkapi sarana dan prasarana, meningkatkan mental dan moral, meningkatkan pengetahuan, permintaan anggaran ke pemerintah. Upaya ekternal: melengkapi sarana dan prasarana, meningkatkan koordinasi dan pengawasan, meningkatkan kesadaran masyarakat. Menyikapi fakta-fakta diatas, maka perlu kiranya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyidik, meningkatkan sosialisasi, dan meningkatkan koordinasi dan pengawasan antar penegak hukum.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/219/051204064 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 18 Oct 2012 08:31 |
| Last Modified: | 08 Apr 2022 07:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111322 |
Preview |
Text
INPLEMENTASI_PASAL_50_AYAT_3_UNDANG.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |