Permana, Anggit (2012) Implementasi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/43/Ix/2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Di K. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini Penulis membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri. Hal ini dilatar belakangi bahwa tujuan suatu organisasi atau institusi dapat tercapai apabila para anggotanya menerapkan disiplin dengan baik. Mengingat masih banyaknya pelanggaran disiplin anggota Polri yang diberitakan di berbagai media massa, misalnya tindakan sewenang-wenang anggota Polri, tindakan kekerasan pada pengamanan unjuk rasa dan masih banyak kasus lainnya, maka hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi dari Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, yang mana pada hakekatnya penyelesaian pelanggaran disiplin ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keadilan dan integritas disiplin serta menimbulkan efek jera bagi para anggota Polri. Penjatuhan sanksi disiplin yang diterapkan dalam rangka mewujudkan integritas disiplin dan menimbulkan efek jera, pada kenyataannya masih banyak pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, yang mana hal ini dapat merusak citra institusi Polri itu sendiri dan menghambat Polri dalam mewujudkan peran dan fungsinya sebagai alat negara. Penelitian ini bersifat deskriptif dan termasuk dalam penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polda D.I Yogyakarta. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (data primer) dan dokumentasi, studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dan penelusuran situs internet (data sekunder). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri di Polda D.I Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku. Penyelesaian melalui sidang disiplin dilaksanakan secara tuntas dan anggota yang melakukan pelanggaran disiplin telah dijatuhi hukuman disiplin sesuai kualifikasi pelanggarannya. Hambatan muncul dari faktor aturan, terdapat ketentuan yang masih tumpang tindih sehingga memperlambat mekanisme pelaksanaannya, maka perlu diadakan peraturan dan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian dari faktor anggota terdapat anggota yang dimutasikan, ditugaskan ke daerah tertentu, dan mengikuti ibadah keagamaan dalam waktu tertentu, serta terdapat anggota yang dipanggil sebagai saksi tidak hadir karena alasan tugas, upayanya Pimpinan dapat mengeluarkan kebijakan untuk memerintah dan tidak dijinkan terkait hal-hal tersebut dan perlu tindakan tegas dari Pimpinan. Menyikapi masih bergejolaknya pelanggaran disiplin di institusi Polri dari fakta yang ada hal ini dikarenakan faktor individu oknum anggota Polri itu sendiri, maka perlu pembinaan yang lebih maksimal dan pengawasan yang lebih baik untuk pengadaan anggota Polri.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/198/051204043 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 17 Oct 2012 14:06 |
| Last Modified: | 08 Apr 2022 02:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111303 |
Preview |
Text
051204043.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |