Adiyuasti, PuspitaIrma (2012) Rekonstruksi kewenangan Lembaga Arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hubungan industrial mengatur tentang hubungan-hubungan kerja yang terjadi di antara para pihak yang terkait dalam proses produksi barang dan jasa, yaitu pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hubungan industrial terbentuk dari adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha melalui suatu perjanjian kerja. Dalam perjalanannya, meski ada perjanjian kerja, perselisihan tidak dapat dihindari. Perselisihan yang terjadi dalam ranah hukum ketenagakerjaan ini disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Semakin meningkatnya perselisihan hubungan industrial yang terjadi saat ini sangat merugikan bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk menyelesaikan perselisihan itu secara cepat, mudah, dan berbiaya murah. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dibuat untuk menyempurnakan aturan perundang-undangan yang lama. Maksud dan tujuan dibuatnya undangundang ini adalah agar proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial bisa diselesaikan dengan cepat, mudah, dan biayanya pun ringan. Akan tetapi, dalam perjalanannya undang-undang ini masih menimbulkan perdebatan di masyarakat, karena arbitrase yang dipandang sebagai sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tercepat ini tidak berwenang menyelesaikan perselisihan hak, dimana perselisihan ini adalah jenis perselisihan yang sering terjadi. Sehingga, dengan adanya ketentuan ini, pengusaha, pekerja/buruh serta serikat pekerja/serikat buruh tidak dapat menggunakan jasa arbiter dalam menyelesaikan perselisihan haknya. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif dengan ilmu hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai kewenangan menyelesaikan perselisihan hak dalam Undang-undang No 2 Tahun 2004 tentang PPHI karena pembuat undang-undang salah menerapkan politik hukum. Politik hukum yang ingin dicapai yaitu menyelesaikan semua perselisihan melalui birokrat. Tujuannya, agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya apabila ada pihak pekerja/buruh yang mengajukan bantuan pembiayaan untuk menyelesaikan perselisihannya melalui lembaga arbitrase. Pihak pekerja/buruh merupakan pihak dengan ekonomi lemah, dan seringkali bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Sehingga, untuk menjamin aturan ini terlaksana, maka pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada mediasi untuk menyelesaikan semua perselisihan hubungan industrial dan membatasi kewenangan lembaga arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, maka kewenangan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan hak perlu direkonstruksikan ke dalam undang-undang dengan cara mengamandemen Undang-undang No 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Untuk menjamin terlaksananya hal ini, maka perlu diberi aturan tambahan yang mengatur mengenai bantuan pembiayaan penyelesaian perselisihan hak melalui lembaga arbitrase oleh pemerintah daerah setempat, sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/192/051204037 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 23 Oct 2012 15:17 |
| Last Modified: | 08 Apr 2022 01:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111298 |
Preview |
Text
Kata_Pengantar_Cihuy.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Abstraksi_3_Cihuy.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER_SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Surat_Pernyataan_Orisinalitas_Cihuy.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Lembar_Persetujuan_Cihuy.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Lembar_Pengesahaan_Cihuy.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Skripsi_Yuki_Revisi_Kompre_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |