Al-Farisy, Miraj Yusuf (2012) Politik Hukum Sinergitas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk Mewujudkan Pembangunan Hukum yang Responsif. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini membahas tentang Politik Hukum Sinergitas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mewujudkan pembangunan hukum yang responsif. Hal ini dilatar belakangi pembangunan hukum menjadi instrumen yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Sebuah langkah awal mewujudkan cita-cita luhur pendirian bangsa adalah dengan melakukan pembangunan hukum nasional yang terpadu dan menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam sinergitas Prolegnas 2004-2009 dengan RPJMN 2004-2009 dalam mewujudkan pembangunan hukum yang responsif. Kedua, Mengidentifikasi, menemukan dan menganalisis upaya sinergitas Prolegnas dengan RPJMN untuk mewujudkan pembangunan hukum yang responsif. Problematika hukum yang dihadapi dalam sinergitas Prolegnas 2004-2009 dengan RPJMN Bidang Hukum 2004-2009, yaitu: (a) Problematika faktor internal, terdiri dari: minimnya kinerja DPR dalam pembentukan UU, perubahan kebijakan setiap penggantian penguasa, dan tidak berimbangnya tahapan pembangunan disetiap bidang pembangunan bidang ekonomi terlalu diprioritaskan. Problematika faktor eksternal: pembentukan peraturan perundangundangan yang kurang aspiratif dan partisipatif, kurangnya koordinasi lintas atau antar lembaga, inventarisasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya sosialisasi produk perundangundangan yang terbentuk dan telah diundangkan. Penulis memberikan solusi terkait Politik Hukum Sinergitas Prolegnas dengan RPJMN untuk mewujudkan pembangunan hukum yang responsif, terdiri dari: (a) Sinergitas antara DPR dengan Pemerintah, (b) Koordinasi penetapan Prolegnas dengan menyeimbangkan dan mensinergikan dengan RPJMN, (c), Memberi tugas kepada institusi independen untuk menyusun Prolegnas agar lebih merata dengan memperhatikan kepentingan jangka menengah dan jangka panjang, (d) Evaluasi Prolegnas secara berkala, (f) Prolegnas sebagai penyokong pembangunan tetap dituangkan dalam keputusan DPR sedangkan RPJMN bukan dituangkan dengan perpres melainkan UU, (g) Pembentukan Masterplan Pembangunan Hukum Indonesia oleh Pemerintah yang dituangkan dalam peraturan Presiden.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/19/051201033 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 09 Apr 2012 09:10 |
| Last Modified: | 08 Apr 2022 01:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111295 |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |