Rusydan, WilmarIbni (2012) Pemenuhan Hak Tidak Memilih Sebagai Hak Asasi Manusia (Studi Perbandingan Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam Penulisan skripsi ini, penulis membahas bagaimana pemenuhan hak tidak memilih pada masa orde baru dan pasca reformasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak memilih dalam pemilihan umum merupakan bagian yang integral dari hak pilih, sementara hak pilih sendiri merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang keberadaannya menuntut adanya perlindungan (to protect), pemenuhan (to fulfill), pemajuan (to promote), dan penghormatan (to respect) oleh negara. Negara merupakan kesatuan politik dimana sistem politiknya akan menentukan baik-tidaknya pemenuhan HAM. Dalam arti lain, konfigurasi dan kondisi politik tertentu dalam suatu pemerintahan akan berpengaruh terhadap pemenuhan HAM di negara tersebut. Untuk menganalisis mengenai pemenuhan HAM untuk tidak memilih, maka penulis menggunakan teori dari Manfred Nowak bahwa pemenuhan HAM adalah tindakan-tindakan negara dalam bidang legislatif, administratif, peradilan, dan kebijakan praksis untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar warganya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis menemukan fakta bahwa pemenuhan HAM untuk tidak memilih pada masa orde dengan sistem politik yang otoriter masih kurang memandang hak tidak memilih sebagai hak yang seharusnya dilaksanakan tanpa intervensi, sementara di masa pasca reformasi dengan sistem politik yang lebih demokratis tindakan-tindakan pemerintah untuk menghormati hak tidak memilih mulai mengalami perbaikan dan lebih memandang bahwa hak pilih tidak dapat dintervensi. Menyikapi fakta-fakta diatas, maka pemerintah sudah seharusnnya memandang bahwa hak tidak memilih harus dihormati sebagai bagian dari HAM, yang pelaksanaannya dilakukan tanpa intervensi. Mulai dari produk legislaitf yang dikeluarkan oleh pemerinatah, bidang administratif, bidang peradilan, maupun dari kebijakan praksis sifatnya harus menghormati dan menjamin hak tidak memilih. Selain itu peran yang bisa dilakukan pemerintah hanya sebatas pendidikan politik maupun sosialisasi politik, bukan mobilisasi politik agar masyarakat menggunakan hak pilihnya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/172/051204017 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 22 Oct 2012 09:16 |
| Last Modified: | 08 Apr 2022 00:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111279 |
Preview |
Text
bab_1-5.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |