Ardhiansyah, Ahmad (2012) Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahasa mengenai masalah pemidanaan pelaku tindak pidana cyberporn menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, di dalam hukum pidana Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur dan digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana cyberporn yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, sedangkan di dalam hukum Islam tidak ada pengaturan secara jelas mengenai cyberporn. Guna mengetahui latar belakang pengaturan pemidanaan pelaku tindak pidana cyberporn. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh data yang ada dianalisa dengan metode content analysis, dengan menganalisis buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun makalah yang berkaitan dengan pemidanaan cyberporn. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, pemidanaan pelaku cyberporn dalam hukum pidana Indonesia dijatuhkan dimana di dalam peraturan tersebut juga terdapat berbagai sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tidak pidana cyberporn bentuk sanksi tersebut antara lain : (1) pidana penjara terdapat dalam Pasal 282 dan 283 KUHP, Pasal 29, 30, dan 31 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) pidana kurungan terdapat dalam Pasal 532 dan 533 KUHP, Pasal 41 Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, (3). pidana denda terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 57 dan 58 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sedangkan untuk Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi penerapan sanksinya berbeda, yaitu berupa sanksi administratif berupa pencabutan izin pengaturannya ada didalam Pasal 45 dan 46, sedangkan di dalam hukum pidana Islam tidak ada pengaturan secara khusus mengenai cyberporn, penjatuhan sanksinya dilakukan oleh lembaga ta’zir (penguasa). Pemberlakuan pemidanaan di Indonesia saat ini yang memungkinkan diberlakuan adalah menurut hukum pidana, sedangkan menurut hukum pidana Islam pemberlakuanya tidak memungkinkan, mengingat pemberlakuan hukum pidana positif yang dianggap lebih bisa diterapkan dengan situasi yang ada saat ini.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/164/051202408 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 22 Oct 2012 13:48 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 06:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111270 |
Preview |
Text
051202408.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |