Purbo, IbnuTunggaling (2012) Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/2010 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Dalam Pengawasan Kelaikan Operasi Kapal Penangkap Ikan (Studi D. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai efektifitas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 07/Men/2010 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dalam pengawasan kelaikan operasi kapal penangkap ikan. Hal yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah potensi perikanan laut di Indonesia sebagai sumberdaya alam yang melimpah untuk dieksploitasi dengan cara penangkapan menggunakan kapal penangkap ikan. Penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) merupakan bentuk pengawasan kelaikan operasi kapal penangkap ikan yang bertujuan agar setiap kapal perikanan laik dalam melakukan kegiatan perikanan. Di Jawa Timur hanya sekitar 10% kapal ikan yang memiliki dokumen kapal perikanan lengkap dan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi) Kabupaten Trenggalek juga banyak terdapat kapal yang tidak mempunyai dokumen kapal atau juga punya dokumen kapal perikanan tetapi sudah habis masa berlakunya. Hal tersebut nantinya berkaitan terhadap penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) dalam rangka pengawasan kelaikan operasi kapal penangkap ikan. Dalam upaya mengetahui efektifitas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 07/Men/2010 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dalam pengawasan kelaikan operasi kapal penangkap ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi) Kabupaten Trenggalek, berikut dengan hambatan yang dialami Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Prigi (Satker PSDKP Prigi) Kabupaten Trenggalek dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek. Data primer didapat melalui wawancara dan observasi, data sekunder melalui studi pustaka. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berada di instansi-instansi dan seluruh nelayan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek. Sampel dalam penelitian ini adalah Pengawas Perikanan di Satuan Kerja Pengawas Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Prigi (Satker PSDKP Prigi) Kabupaten Trenggalek, Kepala atau staf Seksi Tata Operasional Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (UPT PPN Prigi) Kabupaten Trenggalek dan para pemilik kapal serta nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi) Kabupaten Trenggalek. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara diskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 07/Men/2010 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dalam pengawasan kelaikan operasi kapal penangkap ikan tidak berjalan secara efektif karena kaidah hukum tidak dapat diberlakukan secara sosiologis dan masyarakat nelayan yang masih tradisional di Pelabuhan xi Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi) Kabupaten Trenggalek mempunyai kesadaran hukum yang masih rendah. Hambatan yang dialami oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Prigi (Satker PSDKP Prigi) Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pengawasan kelaikan operasi kapal penangkap ikan diantaranya jumlah personil Pengawas Perikanan yang masih kurang, kurang maksimalnya fasilitas pendukung, kesadaran hukum yang masih rendah dari pemilik kapal. Upaya yang dilakukan Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Prigi (Satker PSDKP Prigi) Kabupaten Trenggalek dalam mengatasi hambatan diatas yaitu dengan cara mengajukan permohonan kepada Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Jakarta (Pangkalan PSDKP Jakarta) dan Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Dirjen PSDKP) untuk menambah personil dan memberikan fasilitas yang lebih memadai, bekerja sama dengan instansi lain terkait mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat nelayan prigi dan pemberian sanksi positif untuk merangsang keinginan pemilik kapal dalam mengurus dokumen kapal. Dari hasil penelitian diharapkan sanksi negatif dalam peraturan tentang Surat Laik Operasi, Pengawas Perikanan diharapkan lebih tegas dalam melakukan pengawasan perikanan, dan diharapkan kerjasama yang dilakukan Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Prigi (Satker PSDKP Prigi) Kabupaten Trenggalek dengan instansi lain terkait dibawah koordinasi dari Satker Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Satker UPT PPN Prigi) dalam melakukan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan mengenai perikanan dijalankan lebih efektif agar setiap pemilik kapal dan masyarakat nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi) Kabupaten Trenggalek memahami betul dari isi Peraturan Perundang-undangan dan mengerti tujuan serta manfaat dari berlakunya Peraturan Perundang-undangan tersebut.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/157/051202401 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 19 Oct 2012 13:36 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 06:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111262 |
Preview |
Text
IBNU_T.P.-0810110034.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |