Pangestu, WulanTri (2012) Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dan Penerima Pensiun Sebagai Peserta Askes Dalam Pembelian Obat-Obatan Berdasarkan Pasal 11 Pp Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan P. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembangunan kesehatan di Indonesia hakikatnya adalah upaya peningkatan mutu kesehatan penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang merupakan tujuan nasional. Oleh karena itu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan PNS beserta anggota keluarganya. Pemerintah Indonesia dalam rangka memajukan kesehatan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang kesehatan mempunyai suatu program yang disebut Asuransi Kesehatan (ASKES). Pemerintah menunjuk PT.Askes (Persero) sebagai penyelenggara. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pelayanan obat berupa peresepan obat DPHO, perlindungan hukum terhadap peserta Askes dan kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris, dan Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu permasalahan kemudian dikorelasikan dengan peraturan yang ada yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 (pasal 11). Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditemukan: (1) masih terdapat peresepan obat di luar DPHO (Daftar Platfon Harga Obat) , dan apabila terjadi kekosongan obat DPHO pada instalasi farmasi RSUD Malang maka peserta askes memberitahukan kepada PPATRS (Program Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit), kemudian PPATRS memberitahukan kepada dokter yang bersangkutan untuk mengganti obat tersebut dengan obat DPHO lain yang memiliki kandungan dan fungsi yang sama; (2) Peserta askes dapat menuntut pemberi pelayanan kesehatan 12 dalam hal peserta askes tidak mendapat haknya sesuai ketentuan; (3) Kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta askes adalah kurangnya pemahaman dan informasi yang dimiliki peserta, sikap dari pegawai yang membedakan pasien dari peserta askes maupun pasien pada umumnya, Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah penerbitan buku saku, PT. Askes (Persero) melakukan pendekatan dengan RSUD.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/136/051202192 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 Jun 2012 14:47 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 06:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111242 |
Preview |
Text
051202192.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |