Lestari,WindaPutri and Agus Yulianto, SH, MH and Lutfi Effendi, SH.Mhum. (2012) Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Bidang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam suatu instansi pemerintah, seperti Dinas Pendidikan sebagai salah satu instansi pemerintah. Dinas pendidikan bertugas untuk mengawasi kinerja sekolah dalam Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam hal ini dinas pendidikan berhak menentukan untuk meyetujui atau tidak Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan oleh sekolah. Keterbukaan informasi publik tehadap Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) adalah segala kegiatan yang dilakukan sekolah untuk menginformasikan semua program yang memang seharusnya di ketahui oleh publik, seperti wali murid atau pihak yang membutuhkan informasi. Hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas mengenai Implementasi pasal 7 Undang-undang Nmor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Bidang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS), serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi. Metode pendekatan yang digunakan penulis ialah yuridis sosiologis, Faktor sosiologis adalah hukum sebagai alat pengendalian sosial dan bertujuan memberikan keadilan, yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Sedang faktor yuridisnya adalah keterbukaan Dinas Pendidikan Kota Malang tentang Informasi Publik kepada masyarakat yang dikaitkan dengan peraturan perundangan yang mengatur. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer, dengan metode wawancara dan data sekunder, dengan melakukan studi pustaka dan dokumentasi. Kemudian, hasil seluruh data dianalisa. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban, bahwa Implementasi pasal 7 Undang-undang Nmor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Bidang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan kinerja yang dilakukan oleh Dinas pendidikan maupun sekolah namun belum optimal. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Tidak semua rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah diketahui oleh dinas pendidikan. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah meningkatkan sosialisasi antara sekolah dan pihak publik seperti wali murid, sikap tegas yang harus dimiliki sekolah dalam memberikan keputusan dalam hal apapun, serta mewajibkan sekolah negeri maupun sekolah swasta untuk melaporkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah pada Dinas Pendidikan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/135/051202191 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 Jun 2012 14:55 |
| Last Modified: | 15 Nov 2021 00:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111241 |
Preview |
Text
051202191.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |