Puspita,MeyRia (2012) Rekonstruksipasal 58 Bw Berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I Nomor 3191 K/Pdt/1984 Perihal Tidak Terpenuhinya “Janji” Kawinsebagai Perbuatan Melawanhukummenjadihukum Positif Perkawinan Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Seiring perkembangan jaman dalam masyarakat kasus tidak terpenuhinya “janji” kawin terus bertambah. Hal ini sangat merugikan bagi kaum perempuan terlebih antara para pihak pernah melakukan hubungan seks pra nikah. Peraturan yang mengatur “janji” kawin saat ini masih berlaku pasal 58 BW bahwa “janji” kawin tidak menimbulkan akibat hukum. Tentunya ketentuan seperti ini sudah tidak dapat diterapkan dalam masyarakat saat ini. Oleh karenanya dengan adanya Putusan M.A.R.I No. 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya “janji” kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan ketentuan yang dibutuhkan dalam masyarakat dan dinanti khususnya bagi para perempuan sebagai korban dalam kasus “janji” kawin. Oleh karena, itu diperlukan suatu perangkat hukum yang tegas untuk melindungi perempuan karena yurisprudensi merupakan yang secara hierarki di bawah peraturan perundang-undangan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat, paling tidak yurisprudensi mempunyai kekuatan yang meyakinkan (persuasive) . Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu menganalisis permasalahan terkait dasar pertimbangan Mahkamah Agung dan norma dalam masyarakat perihal tidak terpenuhinya “janji” kawin. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi karena telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta didukung dengan keterangan saksi, surat bukti, dan pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung sendiri mengenai tidak terpenuhinya “janji” kawin sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral dan kepatutan dalam masyarakat. Oleh karena itu perihal “janji” kawin yang diaturpasal 58 Bw tersebut perlu direkonstruksi dan diatur secara eksplisit dalam hukum positif tentang perkawinan di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/106/051201545 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 25 May 2012 09:28 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 06:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111210 |
Preview |
Text
051201545.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |