Iskandar, MohammadHusni (2012) Kedudukan Hak Asasi Manusia Pada Sanksi Hudud : Menuju Konsep Kebijakan Penal Integralistik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kedudukan hak asasi manusia pada sanksi hudud. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi dimana terdapat banyak perdebatan mengenai penerapan hudud dalam suatu hukum positif berikut berbagai reaksi negatif yang menyertainya. Disposisi yang muncul dalam reaksi negatif tersebut diantaranya berangkat dari pandangan hak asasi manusia. Hudud dipandang merupakan suatu bentuk pemidanaan yang mengandung pencederaan berat terhadap HAM. Kondisi ini menuntut pengkajian lebih lanjut mengenai kedudukan HAM dalam kaitannya dengan Islam sebagai paradigma secara umum dan hudud sebagai klasifikasi pemidanaan yang ada dalam sistem hukum pidana Islam secara khusus. Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan dengan menganalisis unit-unit struktural, pembentuk secara konseptual dari klasifikasi hukum pidana Islam. Analisis ini dilakukan menggunakan bagan analisis semiotics square. Penggunaan analisis semiotics square secara sederhana dapat dinyatakan sebagai usaha untuk melacak kembali pergerakan wacana-bukan hukum menjadi wacana hukum dan bagaimana asas-asas hukum dibentuk. Sebab asas hukum itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu perumusan politik yang diolah dalah kajian filsafat hukum. Berdasarkan hasil penelitian, Melalui analisis semiotics square, diketahui bahwa struktur pembentuk konsepsi hudud menempatkan hak asasi manusia sebagai unit pembentuk yang hadir secara potensial. Dengan demikian kedudukan hak manusia terhadap hudud terletak pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat kasuistis. Selanjutnya penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih lanjut tentang kemungkinan konseptual mengenai kebijakan penal yang dapat mengakomodasi hudud sebagai salah satu prinsip pemidanaan yang ditegakkannya. Hal ini membawa pada pembahasan mengenai penggunaan hukum pidana dalam menegakkan moralitas. Penulis berpandangan bahwa hukum pidana tidaklah dapat digunakan untuk menegakkan moralitas secara per se, atau dengan kita lain bahwa hukum pidana tidak dapat menggunakan moralitas sebagai dasar pembenarannya secara langsung. Namun demikian hukum pidana sendiri haruslah memiliki suatu pendirian politik tehadap moralitas. Sehingga penggunaan hukum pidana terhadap pelanggaran moralitas pada dasarnya adalah suatu reaksi wajib yang harus diberikan atas pendirian-pendirian politiknya sendiri.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/051204018 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 22 Oct 2012 09:12 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 06:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111201 |
Preview |
Text
051204018.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |