Ningrum, Dinda Rachma (2011) Zhihar dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional : Studi Normatif dalam Konteks Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Tetapi, terkadang ada keadaan tertentu yang mengharuskan orang mengambil satu pilihan akibat problematika yang datang dan terkadang keputusan itu harus merugikan salah seorang. Pilihan untuk putusan itu juga terdapat seperti misalnya dalam kasus perceraian. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai sebab dan tata cara putusnya ikatan perkawinan dalam Pasal 38 sampai Pasal 41. Hukum Islam, memberikan alasan yang lebih beragam dalam sebab putusnya ikatan perkawinan, yang tidak kesemua alasan tersebut diatur dalam Hukum Perkawinan Nasional yang berlaku saat ini. Salah satu perbedaan pengaturan tersebut adalah mengenai alasan putusnya ikatan perkawinan dikarenakan ucapan zhihar. Fokus penelitian pada penulisan skripsi ini ialah mengenai alasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencantumkan ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dikarenakan ucapan zhihar, serta solusi yang akan diambil ketika terjadi pengajuan perkara putusnya ikatan perkawinan dikarenakan ucapan zhihar. Metode penelitian normatif yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah menelaah norma hukum terkait Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, yang membahas mengenai sebab putusnya ikatan perkawinan serta pendapat dari ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencantumkan ketentuan mengenai zhihar dikarenakan pada masa pembuatan undang-undang tersebut, hubungan antara pemerintah dan agama Islam dalam masa kecurigaan. Sehingga tidak seluruhnya ketentuan mengenai perkawinan menurut Hukum Islam dicantumkan dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, jika terjadi pengajuan perceraian dengan alasan ucapan zhihar, maka hakim dapat menggunakan haknya untuk melakukan penemuan hukum, seperti contohnya dengan mengkaitkan pada peraturan yang sudah ada sebelumnya, dengan menjadikan alasan putusnya ikatan perkawinan adalah dikarenakan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus tanpa bisa hidup rukun kembali, dengan dasar hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Saran yang dapat diberikan penulis adalah selanjutnya pemerintah diharapkan dapat membuat suatu peraturan pendukung mengenai perkawinan dalam bidang Hukum Islam, yang lebih mengatur secara keseluruhan ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut Hukum. Keikutsertaan hakim sebagai tonggak utama suatu pembentukan hukum baru, dengan mempergunakan haknya untuk melakukan penemuan hukum, diharapkan semakin melakukan perannya untuk menemukan kepastian hukum atas suatu perbuatan yang belum atau yang tidak diatur dalam peraturan tertulis manapun, untuk lebih memfungsikan adanya suatu peraturan, yaitu untuk kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/80/051101838 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 14 Jun 2011 10:57 |
| Last Modified: | 01 Apr 2022 02:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111180 |
Preview |
Text
051101838.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |