Lazuardi, Glery (2011) Implementasi Pasal 50 dan Pasal 52 Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Dalam Hal Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Visa Kunjungan : Studi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini membahas Implementasi Pasal 50 dan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dalam hal penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran visa kunjungan oleh orang asing yang masuk dan berada di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Malang serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran visa kunjungan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala. Masalah ini dilatarbelakangi karena ditemukannya beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang terjadi karena kepemilikan visa serta izin tinggal, dimana visa dan izin tinggal yang sudah ditetapkan tidak digunakan sebagaimana mestinya serta telah melewati batas waktu visa serta izin tinggal orang asing yang ditentukan dalam izin keimigrasiannya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penerapan sanksi administrasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap pelanggaran Visa Kunjungan. Selain itu penulisan skripsi ini juga ditujukan untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang didalam memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Visa Kunjungan dan upaya apa saja yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang untuk mengatasi kendala yang dialami tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengunakan metode pendekatan yuridis - sosiologis. Lokasi yang dipilih penulis adalah Kantor Imigrasi Kelas I Malang karena merupakan salah satu lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang keimigrasian yang mencakup pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum serta pengamanan Negara di lingkup wilayah Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang. Didalam melakukan penelitian penulis melakukan pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dibagi menjadi dua yaitu teknik pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara dan observasi serta teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Obyek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pejabat atau aparat pelaksana di Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Adapun yang menjadi sampel disini adalah beberapa pejabat atau aparat pelaksana yang terlibat dan ditunjuk karena mempunyai kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran visa. Kemudian data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif - analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu penerapan sanksi administrasi merupakan fungsi penegakan hukum yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian terhadap berbagai kasus pelanggaran dalam bidang keimigrasian. Penerapan sanksi administrasi adalah salah satu alat untuk menegakkan hukum dalam hukum keimigrasian, penegakan hukum dalam hukum keimigrasian meliputi penegakan keseluruhan aturan hukum keimigrasian kepada setiap orang yang berada didalam wilayah hukum Indonesia baik kepada Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing. Selain melalui penerapan sanksi administrasi ditemukan juga beberapa kasus yang bersifat tindak pidana keimigrasian yang cara memprosesnya diproses secara pro Justicia melalui proses di pengadilan. Terdapat beberapa faktor yang mendorong orang asing melakukan pelanggaran visa kunjungan diantaranya disebabkan oleh lemahnya sikap aparat keimigrasian dan kurangnya peran serta masyarakat didalam melakukan pelaporan apabila ada orang asing yang masuk kedaerah lingkungan masyarakat. Faktor – faktor ini merupakan kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Hal ini timbul karena luas wilayah kerja dan kurangnya personil yang berada di Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang mengakibatkan didalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum terhadap orang asing menjadi terkendala. Untuk mengatasi kendala tersebut Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan beberapa upaya dengan harapan bisa mengatasi kendala – kendala yang dialami dan diharapkan dapat memberikan penegakan hukum yang menyeluruh sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/71/051101549 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 22 Mar 2011 09:24 |
| Last Modified: | 31 Mar 2022 07:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111170 |
Preview |
Text
051101549.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |