GitaCahyaningPutri (2011) Sinkronisasi Antara Pasal 11, 12, dan 13 UU Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dengan United Nations Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism 1999. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Terorime merupakan suatu ancaman terhadap perdamaian dunia yang harus segera diberantas.Salah satu faktor pendukung terjadinya terorisme adalah pendanaan terorisme. Indonesia sebagai negara yang identik dengan serangan terorisme, harus melakukan segala cara untuk memberantas terorisme. Dengan adanya pengaturan yang sesuai dalam memberantas pendanaan terorisme, sehingga pada akhirnya terorisme secara menyeluruh dapat diberantas. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kesesuaian antara pasal 11, 12, dan 13 yang ada di dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan United Nations Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism 1999, terkait dengan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia. Untuk mengetahui kesesuaian tersebut pendekatan yang digunakan penulis disini ialah dengan komparasi. Komparasi disini ialah membandingkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 11, 12, dan 13 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme dengan United Nations Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism 1999, terkait dengan pemberantasan pendanaan terorisme. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Pasal 11, 12, dan 13 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah sesuai dengan apa yang di atur di dalam United Nations Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism 1999, terkait pemberantasan pendanaan terorisme. Meskipun demikian, penulis merasa bahwa apa yang sudah ada di dalam pengaturan di Indonesia masih dinilai kurang bila dibandingkan dengan pengaturan di dalam United Nations Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism 1999. Berdasarkan fakta tersebut maka Pemerintah Indonesia sudah menunjukan kerjasama dengan masyarakat Internasional dalam memberantas pendanaan terorisme dengan adanya pasal 11, 12, dan 13 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme yang mengatur mengenai pendanaan terorisme, akan tetapi Pemerintah Indonesia harus segera merevisi, mengamandemen, atau menyusun peraturan perundangan yang baru, yang secara khusus mengatur mengenai pendanaan terorisme sehingga, dapat menutupi kekurangan yang ada sebelumnya, dan juga dapat mengadaptasi ketentuan mengenai pendanaan terorisme yang terdapat di dalam United Nations Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism 1999.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/6/051100870 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 17 Mar 2011 13:25 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 05:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111156 |
Preview |
Text
051101542.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |