Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Pada Tahap Persidangan

Hasma, AyuFadhilah and Dr. Nurini Aprilianda,, S.H.,M.H. and Dr. Sumiyanto,, S.H.,M.H. (2012) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Pada Tahap Persidangan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Pada Tahap Persidangan. Hal ini dilatar belakangi dengan belum dilaksanakannya secara maksimal Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hak-hak korban perkosaan yang belum terpenuhi. Ketentuan dalam Undang-Undang hingga saat ini masih mengarah kepada pemenuhan terhadap hak-hak pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kepanjen beserta hambatan dan upaya dalam mengatasinya yang diberikan dalam pelaksanaan tersebut. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta secara objektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan antara lain persidangan tertutup, bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya, berhak memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat nasihat hukum, mendapat ganti rugi, dan rehabilitasi. Hambatannya antara lain dalam segi yuridis belum dilaksanakan secara maksimal perlindungan hukum terhadap korban yang diatur oleh undang-undang sedangkan dalam praktek atau pelaksanaannya antara lain korban yang sekaligus merupakan saksi masih cenderung merasa malu atau takut memberikan keterangannya jika terdakwa juga hadir dalam persidangan, pemberian ganti kerugian belum dilaksanakan secara maksimal, belum ada pihak korban yang mengajukan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Kepanjen, dan belum adanya lembaga yang menangani rehabilitasi ini karena menyangkut traumatis yang dialami korban. Upaya yang diberikan antara lain terdakwa dipersilahkan untuk meninggalkan terlebih dahulu dari ruang sidang. Hal ini untuk menghindari korban mengalami trauma atas perkosaan yang terjadi kepadanya, adanya penyuluhan mengenai prosedur permintaan ganti kerugian tersebut kepada korban maupun kepada keluarga korban, dan dengan melaksanakan secara maksimal ketentuan undangundang yang mengatur mengenai rehabilitasi dengan pertimbangan fisik dan mental korban. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dilaksanakan secara maksimal ketentuanketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental korban agar dapat memperoleh hak-haknya.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2011/4/051200289
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	05 Apr 2012 08:52
Last Modified:	31 Mar 2022 04:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111130

Preview	Text Lembar_persetujuan_,_pengeashan,_kata_pengantar,_daftar.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB_I-BAB_V.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text Cover.pdf Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item