Widaningsih, - (2011) Kendala Penyidikan Tindak Pidana Money Politics Pada Pemilihan Walikota Blitar Periode 2010-2015 : Studi Kasus di Polresta Blitar. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai bagaimana proses penanganan tindak pidana money politics pada pemilihan Walikota Blitar periode 2010-2015 dan mengenai kendala penyidikan tindak pidana money politics pada pemilihan Walikota Blitar periode 2010-2015. Hal ini dilatarbelakangi oleh fenomena money politics yang mendominasi setiap tahapan pemilihan kepala daerah khususnya yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan Walikota Blitar serta adanya kasus yang diindikasi sebagai praktek money politics yang tidak tersentuh hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana proses penanganan tindak pidana money politics pada pelaksanaan Walikota Blitar dan apa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana money politics pada pemilihan Walikota Blitar. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana money politics dan mengetahui kendala penyidikan tindak pidana money politics yang terjadi pada pemilihan Walikota Blitar Periode 2010-2015. Penulis memilih lokasi penelitian di Polresta Blitar, karena pelaksanaan pemilihan Walikota Blitar periode 2010-2015 diwarnai berbagai indikasi praktek money politics serta panitia pengawas Kota Blitar mencatat terjadinya berbagai macam pelanggaran pidana dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota Blitar. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskrptif kualitatif. Proses penanganan tindak pidana money politics yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan Walikota Blitar periode 2010-2015 yang itu berpedoman pada pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa penyidikan terhadap laporan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan kendala penyidikan tindak pidana money politics pada pemilihan Walikota Blitar periode 2010-2015 dibagi menjadi dua: 1. Kendala yuridis yaitu pertama adanya perbedaan penafsiran mengenai unsur tindak pidana money politics antara Penyidik dan Penuntut Umum, yang kedua yaitu sulitnya menemukan alat bukti yaitu keterangan saksi. 2. Kendala non yuridis yaitu yang pertama adalah masyarakat dan yang kedua adalah sumber daya manusia pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) Kota Blitar. Melihat fakta tersebut maka hendaknya pemerintah melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda antara penegak hukum. Langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah serta memberikan syarat-syarat khusus terhadap calon anggota panitia pengawas yang akan menjadi anggota pengawas pemilihan umum (Panwas) Kota Blitar.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/38/051101520 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 25 Mar 2011 11:01 |
| Last Modified: | 31 Mar 2022 03:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111125 |
Preview |
Text
051101520.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |