Putra, MahatmaWirawan and Agus Yulianto,, S.H., M.H. and Sri Kustina,, SH. CN. (2012) Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Hak Pemakaian Tempat Berjualan Ditinjau Dari Pasal 2 ayat 4 Keputusan Walikota Malang Nomor 488 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Dan Pemakaian Tempat Be. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skrisi ini, penulis membahas mengenai Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Hak Pemakaian Tempat Berjualan Ditinjau Dari Pasal 2 ayat 4 Keputusan Walikota Malang Nomor 488 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Dan Pemakaian Tempat Berjualan. Hal ini dilatarbelakangi dengan masih banyak pedagang yang ijinnya tidak sesuai atau tidak memiliki surat ijin untuk berdagang, hal ini dibuktikan bahwa masih ada banyak pedagang - pedagang yang berjualan di pasar yang tidak memiliki surat ijin berdagang. Para pedagang liar tersebut menempati area perdagangan di pasar secara liar dan tidak memiliki surat ijin berdagang. Dalam upaya mengetahui dan menganalisis ketentuan Pasal 2 ayat 4 Keputusan Walikota Malang Nomor 488 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Dan Pemakaian Tempat Berjualan oleh Dinas Pasar Kota Malang, berikut dengan permasalahan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola pedagang pasar tradisonal, metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis. Metode ini mengkaji dan mengalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis untuk dikaitkan dengan fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapati kenyataan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 488 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Dan Pemakaian Tempat Berjualan banyak diakukan oleh para pedagang pasar tradisonal. Bentuk penyimpangan yang paling menonjol adalah bahwa para pedagang pasar tradisonal tersebut tidak memiliki ijin berjualan dilingkungan pasar tradisional yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang. Padahal dalam Keputusan Walikota Malang telah diatur mengenai prosedur perijinan bagi para pedagang yang akan mendaftarkan atau memperpanjang ijin berjualannya. Hal inilah yang menyebabkan kurang tertatanya pedagang pasar tradisional. Selain itu, faktor keterbatasan dalam kinerja dan kemampuan sumber daya manusia baik di instansi Dinas Pasar Kota Malang maupun para pedagang pasar tradisonal merupakan suatu hambatan untuk mewujudkan pelaksanaan dari Keputusan Walikota Malang ini dal mengelola pedagang pasar tradisonal. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya mengupayakan peningkatan kinerja dan kualitas terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan pedagang pasar tradisional ini, agar pelaksanaan dari Keputusan Walikota Malang dapat dijalankan dengan baik. Dan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan pedagang pasar tradisional di Kota Malang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/336/052100629 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 02 Apr 2012 11:52 |
| Last Modified: | 30 Mar 2022 04:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111100 |
Preview |
Text
051200629.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |