Ekaputri, Novita Wahyu and Indrati, SH.MS., and Sentot P. Sigito, SH.M.Hum. (2012) Perlindungan Hukum Bagi Peserta Lelang Online Berdasarkan Pasal 35 Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi peserta lelang oline berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya keluhan dari para peserta lelang online yang merasa dalam proses lelang tersebut telah terjadi manipulasi data. Sehingga dengan adanya manipulasai data tersebut banyak dari peserta lelang online yang merasa dirugikan. Adapun permasalahan yang disajikan yaitu : (1) bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi peserta lelang online akibat adanya manipulasi data sesuai dengan aturan Pasal 35 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 (2) bagaimana peraturan tetap dalam upaya penyelesaian kasus manipulasi data peserta lelang online apabila Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak bisa memberikan perlindungan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan, jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, kemudian seluruh bahan hukum dianalisa menggunakan metode content analysis . Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada, (1) Bentuk perlindungan hukum bagi peserta lelang online dalam Pasal 35 UU ITE mengenai rumusan tentang perbuatan yang dilarang sudah cukup jelas. Akan tetapi, kurang dapat memberikan perlindungan hukum karena tidak dapat menjangkau kasus yang terjadi. (2) Masih terjadi kekosongan hukum pada peraturan tetap, mengenai upaya penyelesaian kasus manipulasi data bagi peserta lelang online. Akan tetapi tidak ditutup kemungkinan bagi peserta lelang online selaku pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata serta meminta ganti rugi. Dengan adanya hal-hal diatas maka Pemerintah selaku pembuat kebijakan harus secepatnya membuat dan mengesahkan Peraturan Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta meningkatkan pengawasan terhadap e-commerce khususnya lelang online sehingga, dapat memberikan rasa aman bagi konsumen yang melakukan transaksi secara online. Selain itu masih diperlukan penyempurnaan dalam UU ITE agar tidak ada peluang bagi para pengusaha nakal yang ingin mengambil keuntungan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya manipulasi data. Selain itu, praktisi lelang seharusnya saling menyadari hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan transaksi e-commerce , khususnya lelang, sehingga proses lelang saling menguntungkan dan tidak sampai menimbulkan kerugian di salah satu pihak
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/325/051105370 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 03 Apr 2012 09:32 |
| Last Modified: | 30 Mar 2022 03:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111088 |
Preview |
Text
051105370.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |