Erasa, Digna Ayu (2011) Perwalian Anak Hasil Perkawinan Siri Oleh Ibu Kandung Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Perwalian Anak Hasil Perkawinan Siri Oleh Ibu Kandung Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional. Hal ini dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2010/PA.Mlg oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, yang menetapkan bahwa Ibu Kandung dari anak hasil perkawinan siri, menjadi wali anak tersebut demi memenuhi ijin pembuatan paspor anak hasil perkawinan siri ke luar negeri. Dengan dikeluarkannya penetapan tersebut, penulis melakukan analisis yuridis terhadap penetapan tersebut, dengan tujuan untuk dapat mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis penetapan nomor 162/ Pdt.P/ 2010/ PA.Mlg tentang perwalian anak hasil perkawinan siri oleh ibu kandung. Dalam upaya mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis penetapan tersebut, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, meneliti aturan-aturan yang berkaitan dan memahami konsep-konsep penggunaan peraturan mengenai perwalian anak hasil perkawinan siri oleh ibu kandung. Kemudian seluruh bahan hukum dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan, sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi ada pemahaman yang kabur. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa penetapan nomor 162/Pdt.P/2010/PA.Mlg sebenarnya tidak perlu ada, mengingat aturan hukum yang berlaku mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan sah menurut UU No.1 Tahun 1974 mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu kandung dan keluarga ibunya, sehingga anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama belum dicabut kekuasaannya, dalam hal ini ialah Pemohon yakni Ibu kandung anak tersebut. Begitu juga dengan melengkapi syarat pembuatan paspor ke luar negeri, untuk akta kelahiran yang dimiliki oleh anak hasil perkawinan siri sama dengan akta yang dimiliki oleh anak sah, mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Sedangkan untuk akta pernikahan milik orang tua, yang tidak dimiliki oleh anak hasil perkawinan siri, tidak perlu dipenuhi karena anak hasil perkawinan siri mendapat suatu aturan perkecualian dari Dirjen Keimigrasian yang dituangkan dalam syarat pembuatan paspor. Menyikapi aturan hukum positif yang berlaku mengenai perwalian anak hasil perkawinan siri, maka perlu kiranya aturan mengenai syarat pembuatan paspor juga disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi dan khusus mengatur hal tersebut, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian aturan yang lebih rendah dengan aturan yang lebih tinggi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/317/051105325 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 03 Apr 2012 14:27 |
| Last Modified: | 30 Mar 2022 02:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111080 |
Preview |
Text
051105325.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |