Putri, Yunita Suryantini (2011) Studi Komparatif Pengaturan Tentang Kewenangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kor. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana luar biasa ( extra ordinary crime ) yang memberikan dampak bukan hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Seluruh negara didunia akhirnya berupaya untuk mencegah dan memberantas kedua tindak pidana ini, termasuk Indonesia. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tidak lepas dari adanya lembaga khusus yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kedua tindak pidana tersebut. Dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani tindak pidana korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menangani tindak pidana pencucian uang. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang yang memiliki persamaan dan perbedaan yang akhirnya berpengaruh pada pelaksaan tugas dan kewenangan mereka. Dalam penelitian ini dianalisis mengenai persamaan dan perbedaan kewenangan kedua lembaga tersebut dalam menangani tindak pidana yang berhubungan dengan bidang mereka serta konsekwensi yuridis akibat adanya persamaan dan perbedaan kewenangan diantara kedua lembaga tersebut. Metode yang digunakan untuk meneliti permasalahan diatas adalah menggunakan penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan akses internet, menganalisis data-data yang berhasil didapat menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan teleologis . Hasil penelitian yang dilakukan , telah menemukan beberapa persamaan dan perbedaan, yang menimbulkan konsekwensi yuridis atas pelaksaaan tugas dan kewenangan pada masing-masing lembaga ini. Adanya persamaan yang telah dimasukkan dalam beberapa kategori ada yang membantu tugas, namun juga menimbulkan tumpang tindihnya tugas dan kewenangan. Adanya perbedaan kewenangan telah menimbulkan pro-kontra pada lembaga PPATK yang ternyata tidak memiliki kewenangan investigatif seperti KPK. PPATK seolah-olah adalah lembaga yang tidak memiliki taring dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Namun pemberian dosis kewenangan yang berlebih pada lembaga ini akan bermasalah karena akan terbentuk satu lagi lembaga “ super body ” yang akan sulit dikontrol dengan tugas yang tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Dan terdapat kelemahan dalam beberapa aturan yang menggunakan peraturan pemerintah karena peraturan itu belum dibuat, misalnya dalam pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikemukakan saran bagi Pemerintah dan institusi penegak hukum untuk bekerjasama dalam menentukan upaya hukum tertentu yang memberikan kewenangan kepada PPATK untuk bisa memaksa Kepolisian dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diberikan oleh PPATK sehingga tidak perlu diberikannya dosis berlebihan terutama dalam pemberian kewenangan investigasi kepada PPATK. Serta diperlukannnya penguatan terhadap pasal-pasal yang mengacu pada peraturan pemerintah bukan hanya disebutkan secara tertulis tapi diharapkan juga dibuat untuk mengatasi adanya ketimpangan baik tugas maupun kewenangan kedua lembaga ini.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/316/051105286 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 01 Feb 2012 13:27 |
| Last Modified: | 30 Mar 2022 02:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111079 |
Preview |
Text
051105268.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |