Puspitasari, Dian (2011) Analisa Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Terkait Dengan Penanggulangan Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencega. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulis mengambil judul skripsi ini dilatarbelakangi dengan Penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan tindak pidana pencucian uang yang belum maksimal. Maka perlu dikemukakan mengenai pembukaan rahasia bank guna mencari atau melacak harta kekayaan serta menggunakan rahasia bank tersebut dalam pembuktiaan kesalahan terdakwa di persidangan. Hal tersebut dapat dilakukan karena terdapat pengecualian dalam prinsip rahasia bank yang diatur dalam kedua peraturan tersebut diatas. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi ketentuan pembukaan rahasia bank terkait dengan penanggulangan pencucian uang berdasarkan undangundang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta untuk mengetahui dan mengkaji Konsekuensi yuridis yang terjadi berkaitan dengan pemberlakuan pengecualian rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan berkaitan dengan UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam upaya mengetahui eksistensi dan konsekuensi yuridis yang terdapat dalam dua peraturan tersebut, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta normatif secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa menggunakan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa mengenai eksistensi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki kekuatan hukum mengikat kuat dan terbatas berdasarkan pada teori rahasia bank dan kewajiban bank terhadap nasabahnya. Konsekuensi Yuridis yang terjadi terkait dengan status kekuatan hukum pembukaan rahasia bank dalam penanggulangan pencucian uang adalah bersifat mengikat terhadap setiap orang, dan dalam proses penegakkan hukum pembukaan rahasia bank dalam penanggulangan pencucian uang adalah aturan Undang-Undang No. 25 th 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya pengaturan mengenai pembukaan rahasia bank lebih diatur secara mendetail. Serta diharapkan agar Bank lebih ketat lagi menjalankan prinsip kerahasiaan bank serta pengenalan nasabah agar tidak terjadi peningkatan tindak pidana pencucian uang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/312/051105329 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 30 Mar 2012 11:39 |
| Last Modified: | 30 Mar 2022 02:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111075 |
Preview |
Text
Analisa_Yuridis_Pembukaan_Rahasia_Bank_Terkait_dengan_Penanggulangan_Pencucian_Uang.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |