Tomara, KiJagad and Faizin Sulistio,, SH. LLM. and Setiawan Nurdayasakti,, SH. MH, (2012) Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Internet dan Pemilik Domain Situs Phising,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang kajian yuridis pertanggungjawaban pidana penyedia jasa internet dan pemilik domain situs phising. Hal ini dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi akibat perkembangan jaman yang semakin pesat yang melahirkan kemudahan-kemudahan bagi manusia di satu sisi, tetapi di sisi lain juga membawa dampak negatif di sisi lain. Dampak negatif di sini yang dimaksud adalah perkembangan bentuk kejahatan, dari kejahatan yang sifatnya konvensional menjadi kejahatan yang bersifat cyber. Permasalahan timbul ketika bentuk kejahatan semakin lama semakin maju, namun ternyata tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan tindak pidana cyber itu sendiri. Oleh karena itu, lahirlah bermacam-macam perbuatan kejahatan cyber yang mengadopsi kejahatan biasa. Satu diantaranya adalah phising. Dengan permasalahan yang demikian itu penulis berusaha menyibak tabir tentang permasalahan seputar tindak pidana phising. Untuk membahas permasalahan di atas, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui teknik statute approach dengan metode analisis data secara deskriptif kualitatif . Bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan meliputi KUHP, UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan hukum yang ditulis berupa literatur, artikel, maupun situs internet. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa tindak pidana phising sangat berkaitan erat dengan pidana penipuan, pemalsuan surat, penerobosan, pencurian. Pelaku phising dalam hal ini pemilik domain dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan pihak penyelenggara jasa dapat pula dikenakan pertanggungan jawab melalui asas pertanggungjawaban korporasi, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, baik melalui KUHP, UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, atau melalui UU No. 11 tahun 2008.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2011/312/051105186 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 30 Mar 2012 09:20 |
Last Modified: | 30 Mar 2022 02:47 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111074 |
Preview |
Text
01.Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
02.Lembar_Persetujuan_&_Pengesahan.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
03.Kata_Pengantar.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
05.Abstraksi.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
04.Daftar_Isi.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
06.Bab_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
07.Bab_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
08.Bab_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
09.Bab_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
10.Bab_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
11.Daftar_Pustaka.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |