Mulayningrum, Devi Listriyan (2011) Analisis Yuridis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih dalam Transaksi Kartu Kredit pada Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit Pada Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan dunia perekonomian yang pesat membuat maysarakat umum yang terlibat dalam kegiatan perdagangan seperti pengusaha dan pedagang cenderung menginginkan alat pembayaran yang bersifat praktis, ekonomis, cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan pesat. Salah satu inovasi teknologi pembayaran yang praktis adalah kartu kredit karena dengan menggunakan fasilitas kartu kredit, pengguna tidak diwajibkan memiliki rekening di bank yang bersangkutan seperti kartu debet pada umumnya. Dengan banyaknya pengguna kartu kredit dan kurangnya pengawasan terhadap keadaan ekonomi masyarakat, maka banyak terjadi penunggakan pembayaran atas transaksi kartu kredit. Dalam mengatasi kredit macet seperti ini, biasanya bank menggunakan jasa pihak penagih dalam transaksi kartu kredit, tetapi pada kenyataannya banyak sekali pihak penagih ini menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit. Penyalahgunaan wewenang itu sampai menyebabkan Irzen Okta meninggal dunia dan Muji teraniaya oleh perlakuan pihak penagih kartu kredit yang semena-mena. Hal ini disebabkan karena tidak adanya regulasi secara khusus yang mengatur mengenai pihak penagih kartu kredit dan regulasi yang telah ada ternyata memiliki norma-norma yang kabur sehingga pengaturan mengenai pihak penagih kartu kredit ini semakin tidak jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Kemudian seluruh bahan hukum yang ada dianalisa dengan interpretasi sistematis dan interpretasi perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa mengenai pengaturan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit di Indonesia ini memiliki urgensi/arti penting karena sesuai dengan cita-cita bangsa yang ingin menciptakan kesejahteraan umum, dalam hokum positif Indonesia sendiri belum ada regulasi yang mengatur serta penting untuk melindungi masyarakat dari tindakan semena-mena dari pihak penagih kartu kredit yang tidak bertanggungjawab. Selain hal tersebut penulis juga memperoleh jawaban bahwa dalam menyikapi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak penagih kartu kredit ini dapat dilakukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif serta terdapat 3 (tiga) kategori mengenai pengaturan kedudukan pihak penagih, yaitu (1) peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah; (2) peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan pihak penagih kartu kredit dan perlindungan hukum terhadap nasabah; dan (3) peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur mengenai kedudukan pihak penagih kartu kredit dan perlindungan hukum terhadap nasabah. Menyikapi hal ini, maka pemerintah melalui BI harus merevisi ulang PBI dan SEBI tentang kartu kredit dan lebih bagus lagi jika ada regulasi khusus mengenai pihak penagih kartu kredit sehingga melindungi nasabah pengguna kartu kredit dari masalah-masalah perbuatan melanggar hukum dan kekerasan yang sering terjadi dalam penagihan transaksi atas kartu kredit.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/302/051105026 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 31 Jan 2012 10:42 |
| Last Modified: | 30 Mar 2022 01:11 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111063 |
Preview |
Text
051105026.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |