Adellina, Septhiranum Asri (2011) Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Putting Out System mengenai Hak Atas Pengupahan, Kesehatan Reproduksi, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketena. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini membahas konsep perlindungan hukum terhadap pekerja Putting Out System mengenai hak atas pengupahan, kesehatan reproduksi, dan jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Hal ini dilatarbelakangi bahwa pembangunan nasional melalui peningkatan investasi membuka kesempatan hadirnya berbagai sistem kerja yang lebih fleksibel sebagai suatu upaya untuk memenuhi besarnya permintaan akan sumber daya manusia dengan biaya rendah, salah satunya adalah Putting Out System (POS). Kegiatan utamanya adalah membawa keluar bahan baku pekerjaan untuk dikerjakan di tempat masing-masing di luar perusahaan. Kedudukan pekerjanya lemah karena mayoritas merupakan ibu rumah tangga yang unskill labor , perjanjian kerja dilakukan secara lisan, tidak memiliki standar untuk tempat bekerja yang layak, waktu kerja yang fleksibel, tidak ada pengawasanan secara berkala, standar baku atas hasil yang mampu dikerjakan dan tidak ada aturan secara eksplisit dalam UUK yang mengatur kedudukan pekerja POS. Keadaan seperti ini menyebabkan perlu adanya suatu konsep perlindungan hukum yang tepat dalam UUK sebagai payung hukum ketenagakerjaan di Indonesia atas hak pengupahan, kesehatan reproduksi, dan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja POS. Melalui penelitian yuridis normativ serta menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang kemudian dianalisa secara deskriptif interpretativ diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa pekerja POS termasuk sebagai pekerja yang ada dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UUK yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, dan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 15 yaitu melakukan hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah sehingga pekerja POS layak mendapatkan perlindungan hukum atas hak yang dimiliki. Konsep perlindungan hukum bagi pekerja POS merupakan upaya preventif dengan melakukan pengkajian dan perubahan terhadap UUK agar bisa menyentuh POS. Pengaturannya harus berlaku dan tertuang secara eksplisit bagi jenis pekerjaan khusus seperti POS. Ketentuan mengenai waktu kerja bagi pekerja POS harus sesuai dengan Pasal 77 UUK karena berpengaruh besar terhadap upah minimum yang harus dibayarkan dan pemberian cuti atas hak reproduksi pekerja perempuan. Amanat Pasal 99 UUK tentang kesejahteraan harus dipenuhi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pekerja POS dan keluarganya. Pemerintah dan legislatif harus melakukan pengkajian dan perubahan pasal-pasal dalam UUK yang sudah tidak relevan sehingga perlindungan hukum atas hak-hak pekerja POS dapat dilindungi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/298/051104924 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 30 Jan 2012 14:51 |
| Last Modified: | 30 Mar 2022 01:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111057 |
Preview |
Text
051104924.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |