Kharisma, Heni Cahya (2011) Pertanggungjawaban Private Military Company Atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Sengketa Bersenjata. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada awalnya pihak-pihak yang berkonflik menggunakan persenjataannya dan bala tentaranya masing-masing , namun belakangan ini muncul tentara-tentara baru milik Perusahaan Swasta yang dikontrak untuk membantu dalam peperangan atau konlik bersenjata suatu Negara dimana pengaturan terhadapnya dirasa kurang mengikat dan terkesan hanya sebuah formalitas. Untuk itu penulis mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimana status hukum perusahaan militer swasta yang terlibat dalam sengketa bersenjata internasional serta bagaimana pertanggungjawaban perusahaan militer swasta jika melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional dalam sengketa bersenjata internasional. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan melalui analisa terhadap peraturan-peraturan dalam Hukum Internasional (Statue Approach) dan juga menggunakan studi kasus (Case Study) , bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis isi (content analysis). Berdasarkan hasil penelitian ternyata untuk melihat status perusahaan militer swasta harus diketahui terlebih dahulu bertugas sebagai apa mereka dalam sebuah konflik bersenjata. Oleh karena kita tidak bisa men- generalisasikan perusahaan militer swasta karena nature –nya atau sifatnya berbeda-beda. Sedangkan mengenai pertanggungjawaban perusahaan militer swasta yang melanggar hukum humaniter internasional dalam sengketa bersenjata juga tergantung pada status yang mereka miliki saat dalam sengketa bersenjata. Kesimpulan dari penulis yang pertama untuk menentukan status hukum dari perusahaan militer swasta dan personilnya dalam sebuah konflik bersenjata tidak dapat disamakan, karena status hukumnya tergantung pada aktivitas yang ia lakukan selama dalam konflik bersenjata (case by case). Yang kedua, pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dibebankan pada perusahaan militer swasta tergantung pada apa status yang dimilikinya, dimana dalam hal ini merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Saran dari penulis adalah diperlukannya ikut campur dari negara-negara yang menjadi pengembang dari perusahaan militer swasta untuk membuat sebuah peraturan yang tegas, mengikat agar perusahaan militer swasta tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Bagi negara yang mengggunakan jasa dari perusahaan militer swasta dan juga negara yang menjadi tempat beroperasinya perusahaan militer swasta tersebut juga harus membuat peraturan yang jelas dalam hukum nasionalnya, atau jika perlu diatur juga pembatasan-pembatasan dalam kontraknya. Dengan begitu personil perusahaan militer swasta tidak akan dapat melakukan tindakan-tindakan diluar tugas mereka.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/28/051101510 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 22 Mar 2011 08:54 |
| Last Modified: | 29 Mar 2022 06:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111038 |
Preview |
Text
051101510.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |