Rifandhana, Raditya F (2011) Pelaksanaan Pemutasian Hakim Militer Pada Badan Pengadilan Militer Dikaji Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Makhamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor : Skep/420. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Pelaksanaan Pemutasian Hakim Militer pada Pengadilan Militer dikaji berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor :KMA/065A/SKB/IX/2004 Dan Nomor: Skep/420/IX/2004 Tentang Kerja Sama dalam pembinaan Personel Militer yang bertugas pada Pengadilan Militer di Indonesia.Pelaksanaan Pemutasian Hakim Militer tersebut bertujuan untuk mendidik para Prajurit TNI untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana militer yang terdapat di lingkungan pengadilan militer tersebut, pelaksanaan pemutasian hakim militer juga berdampak pada perkembangan organisasi di pengadilan militer Indonesia, pelaksanaan pemutasian hakim militer ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Bersama dengan Panglima TNI, Pelaksanaan Pemutasian Hakim Militer dan pembinaanya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama Panglima TNI dengan cara menilai kualitas dan profesionalisme para prajurit TNI yang masih aktif dan mempunyai latar belakang pendidikan minimal sarjana hukum. Selain itu Pengadilan Militer Kota Balikpapan, merupakan tingkat pengadilan militer Tipe A ,yang mana dalam melaksanakan tugas pokoknya pengadilan militer sangat membutuhkan para hakim militer yang berkualitas untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana militer yang terdapat di daerah hukum pengadilan militer Kota Balikpapan meliputi seluruh wilayah Kalimantan Timur.Pemutasian Hakim Militer di lingkungan pengadilan militer Kota Balikpapan termasuk sering dilakukan dalam upaya untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi hakim militer. Maka Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis,yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat sebagai aspek-aspek sosial yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemutasian hakim pengadilan militer. Kemudian seluruh data yang ada di analisis secara diskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam pelaksanaan pemutasian hakim militer bertujuan untuk membina para hakim militer agar lebih profesional dalam menangani suatu kasus pidana militer yang ditanganinya. Disamping itu pemutasian hakim militer diperlukan untuk menjalankan sistim pembinaan organisasi di pengadilan militer kota Balikpapan. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemutasian hakim miter di kota Balikpapan adalah masih terdapat kasus yang belum terselesaikan oleh salah seorang hakim militer yang masih menjabat di lingkungan pengadilan militer Kota Balikpapan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/279/051104796 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 30 Jan 2012 10:07 |
| Last Modified: | 29 Mar 2022 06:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111037 |
Preview |
Text
051104796.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |