Tarigan, Daniel Trienta (2011) Harmonisasi Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Dengan Deklarasi Den Haag Tahun 2000 Tentang Sumber Daya Air. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul “Harmonisasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 dengan Deklarasi Den Haag Tahun 2000 Tentang Sumber Daya Air”. Penulis mengangkat judul tersebut oleh karena sumber daya air merupakan salah satu sumber kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia, dan masalah mengenai sumber daya air masih mendunia hingga saat ini, sehingga dibutuhkan perhatian yang serius terhadap pengelolaan sumber daya air. Adapun permasalahan yang ditulis adalah (1) Apakah Substansi Deklarasi Den Haag Tahun 2000 sudah diaplikasikan kedalam UU No.7 Tahun 2004 tersebut, (2) Apa saja faktor-faktor yang mendorong dan/atau menghambat pengaplikasian deklarasi Den Haag Tahun 2000 terhadap UU No. 7 Tahun 2004, (3) Bagaimana alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara Indonesia dalam menerapkan tujuan Deklarasi Den Haag Tahun 2000 dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU No.7 Tahun 2004. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan Penelitian Hukum Kepustakaan, dan dengan menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua isi undang-undang dan deklarasi Den Haag Tahun 2000 mengenai sumber daya air yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Tujuan Penulisan ini adalah (1)Untuk memaparkan kesesuaian substansi dari UU No.7 Tahun 2004 sebagai kelanjutan dari keikutsertaan menandatangani Deklarasi Den Haag tentang sumber daya air Tahun 2000, (2)Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan/atau penghambat penyerapan hasil penandatangan Deklarasi Den Haag Tahun 2000 terhadap UU No.7 Tahun 2004. (3) Untuk memaparkan kebijakan alternatif mengenai pengelolaan sumber daya air menurut Deklarasi Den Haag Tahun 2000 dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU No.7 Tahun 2004. Adapun kesimpulan dan saran yang diambil oleh penulis, (1) UU No. 7 Tahun 2004 sudah cukup efektif dengan deklarasi Den Haag Tahun 2000, (2) Terdapat beberapa faktor pendorong dan/atau penghambat dimuatnya deklarasi kedalam undang-undang, (3) Alternatif kebijakan yang dapat diambil dalam hal pengelolaan sumber daya air berdasarkan Deklarasi Den Haag Tahun 2000 adalah (a) kebijakan mengenai sistem informasi masyarakat, (b) kebijakan mengenai prioritas bagi masyarakat yang berkekurangan (c) kebijakan mengenai permberdayaan perempuan dalam hal pengelolaan sumber daya air. Saran dalam penulisan ini, (1)masih dibutuhkannya aturan-aturan mengenai sumber daya air yang lebih jelas, terperinci sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini, (2) Penegakan hukum ( law enforcement ) yang masih dinilai minim hingga saat ini.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/270/051104760 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 31 Jan 2012 15:09 |
| Last Modified: | 29 Mar 2022 02:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111029 |
Preview |
Text
051104760.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |