Standar Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Poliklinik Lapas ( Studi Di Lapas Kelas I A Malang )

Darmoko, Rizkiardi Anugra (2012) Standar Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Poliklinik Lapas ( Studi Di Lapas Kelas I A Malang ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam sistem pembinaan narapidana yang dikelola Departemen Kehakiman khususnya Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan kesehatan adalah bagian integral yang berfungsi untuk menjaga kesehatan jasmani narapidana. Dalam kenyataanya standar pelayanan kesehatan narapidana yang tidak diatur secara khusus dalam UU Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana, sehingga standar pelayanan kesehatan tersebut mengikuti PERDA Kota Malang No 7 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang ada, selanjutnya akan diteliti pelaksanaannya dalam masyarakat. Dengan digunakannya metode yuridis empiris yang didasarkan pada data konkrit dari lapangan, maka dapat diketahui pelaksanaan dan standar pelayanan kesehatan narapidana di dalam RSLP dikaitkan dengan PERDA No 7 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Kesehatan. Dari hasil penelitian di lapangan, standar pelayanan kesehatan narapidana di RSLP secara formil telah sesuai dengan PERDA Kota Malang No 7 Tahun 2005, tetapi bila dikaji secara materiil maka standar pelayanan kesehatan di RSLP belum terpenuhi. Hal ini disebabkan RSLP merupakan poliklinik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya memiliki pengaturan tersendiri mengenai standar pelayanan kesehatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi dalam Lapas. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan di LAPAS dipengaruhi beberapa faktor, yaitu struktur, substansi, kultur dan sarana prasarana. Dengan banyaknya keterbatasan di dalam LAPAS, termasuk juga keterbatasan hak-hak narapidana sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995, Standar Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam PERDA Kota Malang No 7 Tahun 2005 tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya. Oleh karena itu, seharusnya pelaksanaan dan standar pelayanan kesehatan di RSLP (Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan) di LAPAS harus mempunyai pedoman dan aturan tersendiri sesuai dengan situasi dan kondisi di LAPAS yang berbeda dengan standar pelayanan kesehatan di poliklinik pada umumnya.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2011/269/051205782
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Hasbi
Date Deposited: 17 Jan 2013 08:45
Last Modified: 29 Mar 2022 02:39
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111026
[thumbnail of Rizkiardi_Anugra_D.pdf]
Preview
Text
Rizkiardi_Anugra_D.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item